Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menceritakan tentang Presiden Joko Widodo ketika baru diangkat menjadi gubernur Jakarta.
"Pak Jokowi kan orangnya pintar nih, dia panggil BPKP. Waktu dia masuk, dia minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) teliti semua anggaran. Makanya dari situlah kita melihat ada (anggaran siluman)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Akhirnya, BPKP mengungkap adanya ketidakberesan penggunaan anggaran pada APBD tahun 2013.
Kepala BPKP saat itu, Mardiasmo, menyebut banyak anggaran siluman di satuan kerja perangkat daerah, salah satunya di dinas pendidikan.
Walaupun tahu banyak permainan anggaran, kata Ahok, ketika itu tidak semuanya dibuka ke publik dengan harapan ada perbaikan di internal pemerintah.
"Terus kita masih mikir mungkin mereka (SKPD) takut. Kan Pak Jokowi bilang, sudah ya masa lalu kita lupakan, kita mau yang ke depan," kata Ahok.
Tapi ternyata, sama saja. Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan anggaran. Di tahun yang sama ketika itu, dinas kebersihan tidak memasukkan usulan pengadaan truk sampah disaat Jokowi dan Ahok menganggap SKPD sudah menyusun anggaran dengan baik.
"Terus kita pikir (anggaran) udah benar. Nggak tahunya 2013 kita mau beli truk sampah inget kan? Mau beli truk sampah sudah kita suruh anggarin, begitu keluar dari Mendagri, hilang (anggaran) truk sampahnya," katanya.
Setelah itu, Jokowi dan Ahok menawarkan sistem e-budgeting saat membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan harapan tidak ada lagi pejabat bermain anggaran.
"Mau bikin e-budgeting 2014, mereka menolak. Nggak mau isi mereka, kita ganti (pejabat yang nggak mau). Pak Jokowi langsung ganti kepala dinas pendidikan yang agak mencurigakan itu (Lasro Marbun) dan diganti kepala dinas yang tugasnya memotong anggaran," ujarnya.
"Kita mulai kunci di KUA-PPAS. Udah kita pikir aman sampai 2015, BPKP masih bilang ini ada (anggaran) siluman," Ahok menambahkan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO