Suara.com - Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, yang ditutup Sabtu malam merekomendasikan pelaksanaan Muktamar VIII atau muktamar islah untuk mengakhiri konflik internal partai itu.
"Muktamar dilaksanakan selambat-lambatnya bulan April 2016, didahului oleh Musyawarah Kerja Nasional," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung, Suharso Monoarfa, saat membacakan rekomendasi Silatnas yang digelar sejak Jumat (5/2/2016).
Sebagai penyelenggara muktamar islah adalah DPP PPP hasil muktamar Bandung yang berlaku dan diakui oleh negara, sekaligus sebagai kepengurusan sebelum terjadinya konflik.
Peserta muktamar islah adalah DPW dan DPC yang secara langsung atau tidak langsung, pengesahannya dilakukan oleh Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Irgan Chairul Mahfiz dan/atau Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen M Romahurmuziy.
"Dalam hal masa baktinya sudah kedaluwarsa, maka diperpanjang oleh dewan pimpinan sesuai tingkatannya, sampai dengan terselenggaranya Muswil/Muscab pada waktunya pascapenyelenggaraan muktamar untuk islah," kata Suharso.
Ia menyebutkan Muktamar VIII PPP akan disupervisi dalam persiapan dan pelaksanaannya oleh mahkamah partai dan senior partai yang selalu aktif mengikuti perkembangan partai.
Muktamar islah sebelumnya juga direkomendasikan oleh Mahkamah Partai PPP dalam pendapat hukumnya.
Suharso mengatakan, Silatnas diselenggarakan oleh DPP PPP sebagai forum informal yang konstitusional, mengakomodasi seluruh pendapat, menyambung kembali persaudaraan, serta mengubah perbedaan menjadi persamaan, kebersamaan, dan persatuan seluruh kader dalam semangat ukhuwwah islamiyah.
Silatnas merupakan mimbar demokrasi untuk islah PPP seutuhnya dengan mendengarkan seluruh kader partai, baik DPP, DPW, DPC, PAC, perwakilan Muktamar Jakarta, Surabaya, dan Bandung, serta perwakilan ormas pendiri yakni NU, Parmusi, Perti, dan Syarikat Islam.
"Bersatunya kembali PPP bukan hanya kebutuhan, tapi kewajiban. Karenanya Silatnas merekomendasikan kepada seluruh kader untuk meninggalkan perbedaan, berhimpun dalam titik temu, bergandengan tangan untuk PPP yang satu berdasarkan semangat ukhuwwah islamiyyah dan ukhuwwah imaniyyah," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Didukung Senior dan Mayoritas DPW, Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Maju Jadi Caketum PPP
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu