- DPW PPP Sulsel melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagai estafet kepemimpinan pasca Muktamar akhir September 2025.
- Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzi, menekankan Muswil penting untuk konsolidasi mesin partai menyongsong agenda Pemilu 2029.
- Pelaksanaan Muswil oleh PPP Sulsel ini menunjukkan kepatuhan terhadap AD/ART partai mengenai batas waktu tiga bulan setelah Muktamar.
Suara.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan resmi tancap gas memulai estafet kepemimpinan melalui Musyawarah Wilayah (Muswil).
Langkah cepat ini diambil sebagai komitmen nyata partai dalam mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pasca-Muktamar.
Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan, Imam Fauzan, menegaskan bahwa Muswil bukan sekadar seremoni organisasi. Agenda ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat mesin partai dan memantapkan konsolidasi menyongsong Pemilu 2029.
“Kami di Sulawesi Selatan sudah melaksanakan amanat AD/ART partai, yakni melaksanakan Muswil paling lambat tiga bulan setelah Muktamar,” kata Imam dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).
Imam menjelaskan, gerakan masif ini tidak akan berhenti di tingkat provinsi. Setelah Muswil rampung, PPP Sulsel akan langsung menggelar musyawarah lanjutan secara maraton hingga ke tingkat cabang (Muscab) dan ranting.
Menariknya, Imam Fauzan juga menyoroti pentingnya konsistensi seluruh kader di Indonesia.
Ia mengingatkan kembali bahwa Sulawesi Selatan adalah salah satu wilayah yang paling lantang mengusulkan percepatan Muktamar. Maka, secara logika organisasi, percepatan tersebut harus diikuti dengan percepatan agenda di daerah.
“Saya kira teman-teman di wilayah lain yang saat itu meminta agar Muktamar dipercepat, juga perlu konsisten bahwa Muswil seharusnya segera dilaksanakan setelah Muktamar,” ucapnya.
Lebih lanjut, Imam menaruh harapan besar agar seluruh DPW PPP di daerah lain menjaga kekompakan. Ia mengimbau agar sisa waktu yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk agenda politik strategis ketimbang memunculkan wacana yang menghambat organisasi.
Baca Juga: Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
“Kami berharap seluruh DPW sudah memahami dan menjalankan AD/ART partai. Jika sudah dipahami dengan baik, seharusnya tidak ada lagi wacana penundaan Muswil maupun agenda lainnya,” ujarnya tegas.
Sebagai informasi, Muktamar PPP sebelumnya telah tuntas digelar pada akhir September 2025 lalu.
Sesuai aturan main dalam AD/ART, setiap wilayah diwajibkan menggelar Muswil paling lambat tiga bulan setelah Muktamar, yang jatuh pada rentang waktu Desember 2025 hingga Januari 2026. Dengan digelarnya Muswil ini, PPP Sulsel membuktikan diri sebagai pionir yang taat konstitusi partai.
Berita Terkait
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
Gus Yahya Tolak Ultimatum Syuriyah PBNU, Tegaskan Tetap Jalankan Amanat Muktamar
-
Menakar Masa Depan PPP Pasca Dualisme
-
Konsolidasi PPP: Mardiono dan Din Syamsuddin Bahas Kebangkitan Politik Islam untuk Persiapan 2029
-
Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT