Para Anggota DPRD DKI Jakarta datangi KPK tanyakan perkembangan kasus RS Sumber Waras, Rabu (17/2/2016) [Suara.com/Nikolaus Tolen]
Baca 10 detik
Sekitar tiga puluhan anggota DPRD DKI Jakarta sambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu(17/2/2016) siang. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Muhammad Taufik dan Abraham Lunggana tersebut bertujuan untuk menanykan perkembangan kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras yang telah mereka laporkan ke KPK pada beberapa waktu lalu.
"Datang ingin menanyakan perkembangan pengaduan masyarakat berkaitan dengan Sumber Waras, pengaduan yang juga dilakukan oleh DPRD waktu itu. Jadi kita ingin tanya progresnya. Kami juga akan bilang ke KPK kami akan melakukan silaturahmi kira-kira sebulan dua kali mempertanyakan persoalan itu," kata M Taufik di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Menurut Taufik, pihaknya berhak mempertanyakan kasus yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta tersebut karena masalah itu adalah masalah DKI Jakarta. Sementara terkait adanya alamat yang salah dalam audit BPK, Taufik menjelaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Baginya, BPK sebagai lembaga resmi tidak melakukan kesalahan dalam mengaudit terkait kasus tersebut.
"Ya ini kan kasus DKI, kami wakil rakyatnya, kami pernah mengadukan juga, wajar kalau kami tanya ke KPK," kata Taufik.
Menurut Taufik, kehadiran rombongannya ke KPK untuk menemui Pimpinan KPK secara langsung. Pasalnya, apa yang dilakukannya untuk menjalankan fungsinya sebagai pengontrol.
"Mau bertemu pimpinan KPK," kata Taufik.
Komentar
Berita Terkait
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
Belum Ada Keputusan soal Pengurangan Tunjangan Perumahan, DPRD DKI: Nggak Mungkin Buru-buru
-
Rencana 'Privatisasi' PAM Jaya Mentok di DPRD, Fraksi-Fraksi Khawatir Air Bersih Jadi Ladang Bisnis
-
Tunjangan Rp70 Miliar Anggota DPRD DKI: PKS Cuci Tangan, Salahkan Pusat?
-
Pramono Ungkap DPRD Jakarta Bahas Tunjangan Rumah Rp 78 Juta Hari Ini, Akan Dipangkas?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO