Suara.com - Puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini akan mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menayakan perkembangan kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang diduga dilakukan oleh pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi nanti saya ikut jam 1 siang. Hampir semua pimpinan dan anggota sekitar 30 orang lah yang datang," kata anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman saat dihubungi wartawan, Rabu (17/2/2016).
Prabowo membantah puluhan orang yang akan menyambangi KPK nanti kebanyakan dari fraksi Gerindra, atau orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Nggak juga kok, dari PDI P juga ada, yang saya tahu semua fraksi partai di DPRD tanpa terkecuali," katanya.
Selain membahas mengenai pembelian lahan di RS Sumber Waras diduga mengakibatkan kerugian keuangan pemerintah daerah sebesar Rp191 miliar dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014, Prabowo mengatakan nantinya dewan juga akan berdialog dengan perwakilan KPK membahas mengenai pengawasan APBD DKI 2016 mengingat akan memasuki musim kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.
"Gini kita kan punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, nanti kita juga akan mendiskusikan soal pengawasan APBD 2016 soalnya ini kan tahun Pemilu rawan penyalahgunaan," jelas Prabowo.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini juga akan mendesak KPK untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras, dan membicarakan soal Jakarta mendapatkan kategori wajar dengan pengecualian pada penggunaan anggaran APBD 2014
"Artinya ada temuan BPK soal kerugian daerah yang menyebabkan Jakarta mendapatkan kategori wajar dengan pengecualian penggunaan anggaran 2014, kita akan mendiskusikan itu juga. Jadi bukan hanya soal RS Sumber Waras saja," katanya.
Berita Terkait
-
Operasi Senyap KPK di Banten, Lima Orang Terjaring OTT Semalam
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Bank BJB, Sebut Perceraian Tak Pengaruh
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
KPK Pastikan Perceraian Atalia-RK Tak Hambat Kasus BJB, Sita Aset Tetap Bisa Jalan
-
7 Fakta Kunci Pemeriksaan Gus Yaqut di KPK, Dicecar 9 Jam soal Kuota Haji
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Kelangsungan Usaha Tidak Jelas, Saham Toba Pulp Lestari (INRU) Digembok BEI Usai Titah Prabowo
-
Satu Calon Pelatih Timnas Indonesia Tak Hadiri Proses Wawancara PSSI, Siapa?
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
Terkini
-
Tragis! Tergelincir di Tikungan, Pemotor Tewas Seketika Disambar Bus Mini Transjakarta
-
Wafat di Pesawat Usai Tolak Tambang Emas, Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong Kembali Bergema
-
PLN Pastikan Kesiapan SPKLU Lewat EVenture Menjelang Natal 2025 & Tahun Baru 2026
-
Soal Polemik Perpol Baru, Kapolri Dinilai Taat Konstitusi dan Perkuat Putusan MK
-
Kritik Penunjukan Eks Tim Mawar Untung sebagai Dirut Antam, KontraS: Negara Abai Rekam Jejak HAM!
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Detik-Detik Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Minitrans di Pakubuwono Jaksel
-
Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN
-
Korsleting Dominasi Kasus Kebakaran Jakarta, Pengamat: Listriknya 'Spanyol', Separuh Nyolong!
-
Operasi Senyap KPK di Banten, Lima Orang Terjaring OTT Semalam