Suara.com - Puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini akan mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menayakan perkembangan kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang diduga dilakukan oleh pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi nanti saya ikut jam 1 siang. Hampir semua pimpinan dan anggota sekitar 30 orang lah yang datang," kata anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman saat dihubungi wartawan, Rabu (17/2/2016).
Prabowo membantah puluhan orang yang akan menyambangi KPK nanti kebanyakan dari fraksi Gerindra, atau orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Nggak juga kok, dari PDI P juga ada, yang saya tahu semua fraksi partai di DPRD tanpa terkecuali," katanya.
Selain membahas mengenai pembelian lahan di RS Sumber Waras diduga mengakibatkan kerugian keuangan pemerintah daerah sebesar Rp191 miliar dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014, Prabowo mengatakan nantinya dewan juga akan berdialog dengan perwakilan KPK membahas mengenai pengawasan APBD DKI 2016 mengingat akan memasuki musim kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.
"Gini kita kan punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, nanti kita juga akan mendiskusikan soal pengawasan APBD 2016 soalnya ini kan tahun Pemilu rawan penyalahgunaan," jelas Prabowo.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini juga akan mendesak KPK untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras, dan membicarakan soal Jakarta mendapatkan kategori wajar dengan pengecualian pada penggunaan anggaran APBD 2014
"Artinya ada temuan BPK soal kerugian daerah yang menyebabkan Jakarta mendapatkan kategori wajar dengan pengecualian penggunaan anggaran 2014, kita akan mendiskusikan itu juga. Jadi bukan hanya soal RS Sumber Waras saja," katanya.
Berita Terkait
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
KPK Kejar Jejak Uang Korupsi Haji, Giliran Bendahara Asosiasi Travel Diperiksa
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
KPK Panggil Nursatyo Argo sebagai Saksi, Korupsi LNG Temui Titik Terang?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO