Suara.com - Puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini akan mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menayakan perkembangan kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang diduga dilakukan oleh pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi nanti saya ikut jam 1 siang. Hampir semua pimpinan dan anggota sekitar 30 orang lah yang datang," kata anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman saat dihubungi wartawan, Rabu (17/2/2016).
Prabowo membantah puluhan orang yang akan menyambangi KPK nanti kebanyakan dari fraksi Gerindra, atau orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Nggak juga kok, dari PDI P juga ada, yang saya tahu semua fraksi partai di DPRD tanpa terkecuali," katanya.
Selain membahas mengenai pembelian lahan di RS Sumber Waras diduga mengakibatkan kerugian keuangan pemerintah daerah sebesar Rp191 miliar dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014, Prabowo mengatakan nantinya dewan juga akan berdialog dengan perwakilan KPK membahas mengenai pengawasan APBD DKI 2016 mengingat akan memasuki musim kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.
"Gini kita kan punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, nanti kita juga akan mendiskusikan soal pengawasan APBD 2016 soalnya ini kan tahun Pemilu rawan penyalahgunaan," jelas Prabowo.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini juga akan mendesak KPK untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras, dan membicarakan soal Jakarta mendapatkan kategori wajar dengan pengecualian pada penggunaan anggaran APBD 2014
"Artinya ada temuan BPK soal kerugian daerah yang menyebabkan Jakarta mendapatkan kategori wajar dengan pengecualian penggunaan anggaran 2014, kita akan mendiskusikan itu juga. Jadi bukan hanya soal RS Sumber Waras saja," katanya.
Berita Terkait
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur
-
Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe, Sempat Kabur saat Kena OTT
-
Potret Gubernur Riau Abdul Wahid Usai Jadi Tahanan KPK
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?