Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Eko Daniyanto mengatakan pihaknya tengah mendalami dugaan penggunaan narkoba anggota Komisi IV DPR Fanny Safriansyah alias Ivan Haz.
"Saat ini sedang didalami kaitan informasi yang bersangkutan menggunakan sabu," kata Eko di Polda Metro Jaya, Senin (1/3/2016).
Menurut Eko, pendalaman dugaan penggunaan narkoba tersebut, berdasarkan informasi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti jika Ivan pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu tahun 2015 dan 2016 di Komplek perumahan Kostrad Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
"Kaitan pendalaman karena informasi Dirkrimum Krishna bahwasanya dari hasil pemeriksaan di Kostrad pada tahun 2015 ada transaksi empat kali IH kemudian 2016 pada Januari dua kali. Ini baru kita dalami dilakukan pemeriksaan bukan BAP tapi pemeriksaan untuk terapi," kata Eko.
Lebih lanjut, Eko mengatakan pihaknya juga sedang mendalami transaksi narkoba yang diduga dilakukan Ivan Haz apakah dilakukan sendiri atau melalui orang lain.
"Ada kaitan ke sana (keterlibatan oknum TNI) makanya kita coba dalami semua hasil pemeriksaan yang dilakukan Krishna akan kita kroscek apakah benar karena tidak mungkin anggota dewan beli langsung tetapi dia melalui orang, asisten atau anak buah yang disuruh ketemu di Kostrad, ini sedang dalami," katanya.
Pihaknya juga telah melakukan pengecekan urine, dan hasilnya pemeriksaan urine anak kandung mantan Wakil Presiden Hamzah Haz tersebut tidak mengandung amphetamine.
"Teman IH kita tes urine hasil negatif. Dari enam item yg dilakukan morfin negatif, ganja negatif, ecstasy negatif sabu negatif, kokain negatif, " kata dia.
Seperti diberitakan, polisi telah menetapkan Ivan Haz terkait kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga bernama Toipah (20). Ivan juga telah ditahan Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan selama sembilan jam, Senin (29/2/2016) malam. Penahanan dilakukan karena dikhawatirkan Ivan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Dia dikenakan Pasal 44 dan 45 UU Nomor 23/2004tentang KDRT.
Berita Terkait
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
Skandal Narkoba Polres Bima: Kasatresnarkoba AKP Malaungi Diperiksa Terkait Jaringan Bripka Karol
-
Polisi Ungkap Pola Pelaku Tawuran di Jakarta: Saling Tantang di Medsos hingga Konsumsi Obat Keras
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!