Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Eko Daniyanto mengatakan pihaknya tengah mendalami dugaan penggunaan narkoba anggota Komisi IV DPR Fanny Safriansyah alias Ivan Haz.
"Saat ini sedang didalami kaitan informasi yang bersangkutan menggunakan sabu," kata Eko di Polda Metro Jaya, Senin (1/3/2016).
Menurut Eko, pendalaman dugaan penggunaan narkoba tersebut, berdasarkan informasi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti jika Ivan pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu tahun 2015 dan 2016 di Komplek perumahan Kostrad Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
"Kaitan pendalaman karena informasi Dirkrimum Krishna bahwasanya dari hasil pemeriksaan di Kostrad pada tahun 2015 ada transaksi empat kali IH kemudian 2016 pada Januari dua kali. Ini baru kita dalami dilakukan pemeriksaan bukan BAP tapi pemeriksaan untuk terapi," kata Eko.
Lebih lanjut, Eko mengatakan pihaknya juga sedang mendalami transaksi narkoba yang diduga dilakukan Ivan Haz apakah dilakukan sendiri atau melalui orang lain.
"Ada kaitan ke sana (keterlibatan oknum TNI) makanya kita coba dalami semua hasil pemeriksaan yang dilakukan Krishna akan kita kroscek apakah benar karena tidak mungkin anggota dewan beli langsung tetapi dia melalui orang, asisten atau anak buah yang disuruh ketemu di Kostrad, ini sedang dalami," katanya.
Pihaknya juga telah melakukan pengecekan urine, dan hasilnya pemeriksaan urine anak kandung mantan Wakil Presiden Hamzah Haz tersebut tidak mengandung amphetamine.
"Teman IH kita tes urine hasil negatif. Dari enam item yg dilakukan morfin negatif, ganja negatif, ecstasy negatif sabu negatif, kokain negatif, " kata dia.
Seperti diberitakan, polisi telah menetapkan Ivan Haz terkait kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga bernama Toipah (20). Ivan juga telah ditahan Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan selama sembilan jam, Senin (29/2/2016) malam. Penahanan dilakukan karena dikhawatirkan Ivan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Dia dikenakan Pasal 44 dan 45 UU Nomor 23/2004tentang KDRT.
Berita Terkait
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Misteri Mogok Makan Aktivis Gejayan Terungkap: Fakta Sebenarnya di Balik Jeruji Besi
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Kronologi Hilangnya Bima Permana Putra: Janggal! Polisi Rilis Versi, Publik Meragukan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO