Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memuji sosok Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut dia, Ahok seorang pejabat negara yang jujur.
"Misalnya sekarang ada orang yang tidak suka pemimpin yang kebetulan keturunan Cina, seperti Pak Ahok. Tapi dia (Ahok) profesional dan rakyat senang. Jadi kenapa tidak," kata Luhut dalam acara coffee morning di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (11/3/2016).
Menurut Luhut, Ahok merupakan salah satu contoh pejabat negara yang patut dicontoh pejabat-pejabat lainnya.
Hal itu disampaikan Luhut terkait dengan pertanyaan wartawan mengenai banyaknya anggota DPR dan pejabat negara yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Terhadap pejabat-pejabat yang demikian, Luhut menyebut mereka tidak jujur.
"Masalah kejujuran mengemuka, memang kadang-kadang terlalu banyak kemunafikan. Berlagak suci, tapi dosanya banyak," kata Luhut.
Seperti diketahui, sebanyak 203 anggota DPR belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Hal itu diketahui setelah Koalisi Masyarakat mendatangani KPK pada Selasa (8/3/2016).
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu