Suara.com - Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, proses hukum untuk Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi, harus ditegakan. Nofiadi ditangkap BNN terkait kasus narkoba.
Politisi Golkar ini menilai jangan sampai, dengan penangkapan tersebut, membuat masyarakat berpandangan hal ini adalah sebuah preseden. Karenanya, perlu ditegakan hukum atas perkara pidana ini.
"Ini harus ditegakkan yang benar, bukan alat untuk seperti mau menjebak. Tapi ditegakkan yang benar, kalau memang kenyataannya begitu lucu. Ini kan Bupati dan wakil Bupati, itu kan jadi tanda tanya. Tegakkan saja, ada bukti nggak, jangan bukti jebakan," kata Rambe di DPR, Senin (14/3/2016).
Di sisi lain, Rambe meminta BNN untuk melakukan verifikasi terhadap Bupati yang ditangkap ini. Supaya, bukti yang ada kuat untuk menyebutkan sang bupati tersangkut masalah narkoba.
"Kalau ada bukti diproses langsung, dilakukan verifikasi, apakah betul melakukan itu, tes urin, tes darah," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi lantaran kasus shabu. Saat ditangkap, Nofiadi tengah bersama sejumlah orang saat berada di sebuah rumah di Kelurahan Karangayar, Gandus, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (13/3/2015) malam.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?