Suara.com - Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan Basuki T Purnama (Ahok) punya kriteria yang tepat untuk menjadi Gubernur. Ahok berani, tegas, berkinerja baik, tidak mengedepankan pencitraan dan berani melakukan terobosan.
Namun, Hanura belum mau buru-buru mengakui akankah memberikan dukungan pada Ahok di Pilkada 2017. Menurut Dadang, deklarasi dukungan itu akan diumumkan oleh Ketua Umum Hanura Wiranto.
"Kita menyusun kriteria, nanti yang umumkan Pak Wiranto," kata Dadang di DPR, Rabu (16/3/2016).
Sementara itu, Ketua DPP Hanura Syarifudin Sudding menambahkan, syarat lainya untuk calon Gubernur yang akan diusung Hanura adalah dapat diterima masyarakat, memiliki akseptabilitas, kapabilitas dan integritas.
Tiga syarat ini menjadi prasarat utama untuk mendapatkan dukungan Hanura dalam gelaran Pilkada. Hanya saja Sudding mengaku tidak tahu ketika disinggung Ahok sudah mengklaim mendapatkan dukungan dari Hanura.
"Ketika ahok menyampaikan pernyataan seperti itu bisa jadi sudah ada pembicaraan dengan Ketum. Bisa jadi. Kalau di Hanura selalu apa yang dikatakan Ketum harus dilaksanakan," tutur Sudding.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu