Ilustrasi tes urine [Antara]
Direktur Pemberdayaan Alternatif Badan Narkotika Nasional Sinta Dame Simanjuntak menyarankan tes narkoba kepada para peserta pemilu dilakukan pada rambut mereka karena hasilnya lebih valid ketimbang tes urine.
"Kalau di rambut, zat-zatnya itu bertahan lama, bahkan zat zat lain juga bisa terdeteksi di situ. Jadi lebih lama di rambut, karena tidak berubah strukturnya sehingga lebih valid," kata Sinta dalam rapat koordinasi evaluasi persyaratan calon pilkada tahun 2015 bersama IDI, BNN, dan KPK di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016).
Hal itu disampaikan Sinta untuk membantu Komisi Pemilihan Umum tak kecolongan.
"Kalau pakai tes urine, yang namanya air dalam tubuh pasti sering berganti, pasti setelah tiga hari paling lama satu minggu setelah pakai, itu sudah bersih. Jadi pengguna situasional itu, selama satu minggu dia tidak pakai, kalau kemudian dicek sudah tidak dapat, hasilnya akan negatif," kata Sinta.
Sinta mengatakan tes melalui sampel rambut memang biayanya lebih mahal dibandingkan tes urine.
"Kalau tes rambut memang mahal, saya belum bisa memprediksi. Tetapi yang pasti lebih mahal dari tes urine yang masih terjangkau. Sekarang, kan kalau tes urine paling sekitar Rp75 ribu sampai Rp300 ribu saja," kata Sinta.
Tetapi, kata Sinta, BNN siap membantu KPU dalam memeriksa para kandidat, baik calon presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah.
"Pokoknya BNN siap bantu KPU, tapi mekanismenya harus diatur rapi, harus cepat pengiriman dari daerah. Kalau pengiriman dari daerah satu hari plus tiga hari kita proses, satu hari kemudian kita kembalikan, saya pikir nggak ada masalah," kata Sinta.
"Kalau di rambut, zat-zatnya itu bertahan lama, bahkan zat zat lain juga bisa terdeteksi di situ. Jadi lebih lama di rambut, karena tidak berubah strukturnya sehingga lebih valid," kata Sinta dalam rapat koordinasi evaluasi persyaratan calon pilkada tahun 2015 bersama IDI, BNN, dan KPK di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016).
Hal itu disampaikan Sinta untuk membantu Komisi Pemilihan Umum tak kecolongan.
"Kalau pakai tes urine, yang namanya air dalam tubuh pasti sering berganti, pasti setelah tiga hari paling lama satu minggu setelah pakai, itu sudah bersih. Jadi pengguna situasional itu, selama satu minggu dia tidak pakai, kalau kemudian dicek sudah tidak dapat, hasilnya akan negatif," kata Sinta.
Sinta mengatakan tes melalui sampel rambut memang biayanya lebih mahal dibandingkan tes urine.
"Kalau tes rambut memang mahal, saya belum bisa memprediksi. Tetapi yang pasti lebih mahal dari tes urine yang masih terjangkau. Sekarang, kan kalau tes urine paling sekitar Rp75 ribu sampai Rp300 ribu saja," kata Sinta.
Tetapi, kata Sinta, BNN siap membantu KPU dalam memeriksa para kandidat, baik calon presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah.
"Pokoknya BNN siap bantu KPU, tapi mekanismenya harus diatur rapi, harus cepat pengiriman dari daerah. Kalau pengiriman dari daerah satu hari plus tiga hari kita proses, satu hari kemudian kita kembalikan, saya pikir nggak ada masalah," kata Sinta.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG