Suara.com - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten akan menggusur kawasan hiburan dan kafe remang-remang tanpa izin di Desa Dadap, Kosambi pada 23 Mei 2016. Sebelum penggusuran akan dilakukan sosialisasi.
"Sosialisasi secara gencar dilakukan oleh aparat kecamatan diharapkan pemilik bangunan membongkar atas kesadaran sendiri," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Minggu (27/3/2016).
Setelah pembongaran bangunan, akan dilakukan pembinaan keterampilan terhadap para pekerja seks komersial (PSK) yang ingin beralih profesi. Aparat Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat memberikan pelatihan keterampilan kepada para PSK.
Pemkab Tangerang menggandeng akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta untuk membuat rencana kawasan Dadap menjadi pusat kajian Islam dan kampung nelayan. Aparat Pemkab Tangerang sudah mendapatkan paparan dari Prof. Budi Pratikno dari UGM dan mengubah kawasan kumuh menjadi lebih baik.
Namun, saat ini kawasan Dadap merupakan perkampungan nelayan yang kumuh dan terdapat lokasi prostitusi sehingga perlu dirombak dan ditata. Meski begitu, kawasan Dadap tersebut dengan luas sekitar 12 hektare milik PT Angkasara Pura II, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta lainnya tanah pengairan.
Penataan kawasan tersebut juga melibatkan pihak ketiga bahwa relatif banyak perusahaan yang ada di sekitar yang peduli terhadap kondisi lingkungan itu.
Sesuai dengan hasil pendataan, kata dia, terdapat sebanyak 427 PSK, sebanyak 72 kafe, hotel kelas melati, tempat karaoke, dan warung remang-remang.
Kepada warga yang mendiami kawasan tersebut tetapi tidak melakukan kegiatan prostitusi, lanjut dia, disediakan rusunawa.
"Warga yang memiliki lahan dan disertai surat tanah di Dadap diupayakan mendapatkan ganti rugi," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemkab Tangerang Iskandar Mirsyad mengutip keterangan Kepala Subbidang Tuna Susila dan Orang Dengan HIV/AIDS Kementerian Sosial Dewi Rani bahwa Kemensos membantu uang transpor untuk pemulangan para PSK ke daerah masing-masing.
Pihak Kemensos juga menyiapkan tempat di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, untuk penampungan sementara para PSK.
Penertiban kawasan Dadap merupakan bagian dari program Presiden RI Joko Widodo agar semua lokalisasi prostitusi di Indonesia harus hilang pada tahun 2017. (Antara)
Berita Terkait
-
Bos Mucikari Meriechan Pekerjakan PSK Hamil karena Kasihan
-
Bos Meriechan Ungkap Seperti Apa Bisnis Prostitusi ABG dan Dewasa
-
Suami-Istri 'Jual' PSK Anak Rp1 Juta per Tiga Jam Kencan
-
Makassar Ingin Ubah Lokalisasi Nusantara Jadi Kawasan Kuliner
-
Anggota DPRD Mau ke Kalijodo, Ahok: Dia Pingin Lihat Sisa
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!