Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengapresiasi langkah Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja yang menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (1/4/2016) malam. Ariesman dutetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap kepada Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi terkait pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.
"Itu udah bener. Kalau udah jadi tersangka ngapain kabur, harus menyerahkan diri. Saya kira udah benar," kata Ahok usai menghadiri acara Pencanganan Temuan TB Obati Sampai Sembuh (TOSS TB) di Keluarga dalam rangka Peringatan Hari TB Sedunia Tahun 2016 di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (2/4/2016).
Ahok pun mengaku mengenal Ariesman. "Saya kenal kok. Dari dulu tetangga," katanya.
Ahok menjelaskan, reklamasi yang akan dilakukan oleh pengembang di pesisir Jakarta Utara tetap dilakukan. Sebab kata dia, hal itu sudah diatur oleh Keputusan Presiden (Kepres) sejak tahun 1995.
"Dan menurut saya jalan aja. Itu kan cuma ada revisi mau masukin kewajiban tambahan yang jadi masalah di situ," ujarnya.
Menurut mantan Bupati Belitung Timut ini persoalan terjadi karena ada oknum di DPRD DKI yang mencoba menurunkan kewajiban pengembang, yakni seharunya 15 persen menjadi 5 persen. Setelah kasus ini ditangani KPK Ahok yakin proyek reklamasi akan dikurangkan.
"Saya tidak tahu hasilnya seperti apa di KPK. Tapi yang pasti ada kecenderungan mau ngurangin. Sebenarnya kita kan udah itung kewajiban mesti 15 persen, ada yang mau main jadi cuma 5 persen," ujarnya menjelaskan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu