Wakil Ketua Umum PPP Humphrey Djemat dalam konferensi pers di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016). [suara.com/Erick Tanjung]
Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz menolak muktamar islah yang akan digelar kubu Romahurmuziy pada 8 April 2016. Mereka mengganggap muktamar tersebut ilegal.
"Muktamar yang akan dilakukan 8 April 2016 itu adalah ilegal. Itu adalah muktamar zombie dan melawan hukum," kata Wakil Ketua Umum PPP Humphrey Djemat dalam konferensi pers di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016).
Djan Faridz yang merupakan ketua umum PPP hasil Muktamar Jakarta menambahkan dualisme kepengurusan di partainya sudah selesai dengan ditandai putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan hasil Muktamar Jakarta. Dengan demikian, kata dia, kubu Romahurmuziy tak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan muktamar.
"Muktamar yang akan dilakukan 8 April 2016 itu adalah ilegal. Itu adalah muktamar zombie dan melawan hukum," kata Wakil Ketua Umum PPP Humphrey Djemat dalam konferensi pers di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016).
Djan Faridz yang merupakan ketua umum PPP hasil Muktamar Jakarta menambahkan dualisme kepengurusan di partainya sudah selesai dengan ditandai putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan hasil Muktamar Jakarta. Dengan demikian, kata dia, kubu Romahurmuziy tak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan muktamar.
"Kami menolak muktamar tersebut karena bertentangan dengan hukum. Kami tidak bisa menyebutnya itu sebagai Muktamar," kata dia.
Djan Faridz mengimbau semua pengurus PPP, baik tingkat pusat maupun daerah, jangan menghadiri undangan kubu Romahurmuziy.
"Seluruh pengurus PPP harus mengabaikan undangan mereka," kata dia.
Djan Faridz mengimbau semua pengurus PPP, baik tingkat pusat maupun daerah, jangan menghadiri undangan kubu Romahurmuziy.
"Seluruh pengurus PPP harus mengabaikan undangan mereka," kata dia.
Rapat Pengurus Harian DPP PPP kubu Romahurmuziy sepakat islah. Islah akan dibuktikan dengan menggelar muktamar. Ini sebagai langkah rekonsiliasi dualisme kepengurusan PPP.
"Yang paling penting pada malam hari ini memutuskan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan seluruh konflik dengan menerima usulan para senior partai untuk menggelar muktamar nasional," kata Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (8/1/2016) malam.
Romahurmuziy menyebutkan muktamar islah diharapkan diikuti oleh seluruh komponen partai, termasuk kubu Djan Faridz.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru