Wakil Ketua Umum PPP Humphrey Djemat dalam konferensi pers di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016). [suara.com/Erick Tanjung]
Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz menolak muktamar islah yang akan digelar kubu Romahurmuziy pada 8 April 2016. Mereka mengganggap muktamar tersebut ilegal.
"Muktamar yang akan dilakukan 8 April 2016 itu adalah ilegal. Itu adalah muktamar zombie dan melawan hukum," kata Wakil Ketua Umum PPP Humphrey Djemat dalam konferensi pers di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016).
Djan Faridz yang merupakan ketua umum PPP hasil Muktamar Jakarta menambahkan dualisme kepengurusan di partainya sudah selesai dengan ditandai putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan hasil Muktamar Jakarta. Dengan demikian, kata dia, kubu Romahurmuziy tak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan muktamar.
"Muktamar yang akan dilakukan 8 April 2016 itu adalah ilegal. Itu adalah muktamar zombie dan melawan hukum," kata Wakil Ketua Umum PPP Humphrey Djemat dalam konferensi pers di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016).
Djan Faridz yang merupakan ketua umum PPP hasil Muktamar Jakarta menambahkan dualisme kepengurusan di partainya sudah selesai dengan ditandai putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan hasil Muktamar Jakarta. Dengan demikian, kata dia, kubu Romahurmuziy tak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan muktamar.
"Kami menolak muktamar tersebut karena bertentangan dengan hukum. Kami tidak bisa menyebutnya itu sebagai Muktamar," kata dia.
Djan Faridz mengimbau semua pengurus PPP, baik tingkat pusat maupun daerah, jangan menghadiri undangan kubu Romahurmuziy.
"Seluruh pengurus PPP harus mengabaikan undangan mereka," kata dia.
Djan Faridz mengimbau semua pengurus PPP, baik tingkat pusat maupun daerah, jangan menghadiri undangan kubu Romahurmuziy.
"Seluruh pengurus PPP harus mengabaikan undangan mereka," kata dia.
Rapat Pengurus Harian DPP PPP kubu Romahurmuziy sepakat islah. Islah akan dibuktikan dengan menggelar muktamar. Ini sebagai langkah rekonsiliasi dualisme kepengurusan PPP.
"Yang paling penting pada malam hari ini memutuskan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan seluruh konflik dengan menerima usulan para senior partai untuk menggelar muktamar nasional," kata Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (8/1/2016) malam.
Romahurmuziy menyebutkan muktamar islah diharapkan diikuti oleh seluruh komponen partai, termasuk kubu Djan Faridz.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK