Wakil Ketua Umum PPP Humphrey Djemat dalam konferensi pers di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016). [suara.com/Erick Tanjung]
Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz menolak muktamar islah yang akan digelar kubu Romahurmuziy pada 8 April 2016. Mereka mengganggap muktamar tersebut ilegal.
"Muktamar yang akan dilakukan 8 April 2016 itu adalah ilegal. Itu adalah muktamar zombie dan melawan hukum," kata Wakil Ketua Umum PPP Humphrey Djemat dalam konferensi pers di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016).
Djan Faridz yang merupakan ketua umum PPP hasil Muktamar Jakarta menambahkan dualisme kepengurusan di partainya sudah selesai dengan ditandai putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan hasil Muktamar Jakarta. Dengan demikian, kata dia, kubu Romahurmuziy tak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan muktamar.
"Muktamar yang akan dilakukan 8 April 2016 itu adalah ilegal. Itu adalah muktamar zombie dan melawan hukum," kata Wakil Ketua Umum PPP Humphrey Djemat dalam konferensi pers di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016).
Djan Faridz yang merupakan ketua umum PPP hasil Muktamar Jakarta menambahkan dualisme kepengurusan di partainya sudah selesai dengan ditandai putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan hasil Muktamar Jakarta. Dengan demikian, kata dia, kubu Romahurmuziy tak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan muktamar.
"Kami menolak muktamar tersebut karena bertentangan dengan hukum. Kami tidak bisa menyebutnya itu sebagai Muktamar," kata dia.
Djan Faridz mengimbau semua pengurus PPP, baik tingkat pusat maupun daerah, jangan menghadiri undangan kubu Romahurmuziy.
"Seluruh pengurus PPP harus mengabaikan undangan mereka," kata dia.
Djan Faridz mengimbau semua pengurus PPP, baik tingkat pusat maupun daerah, jangan menghadiri undangan kubu Romahurmuziy.
"Seluruh pengurus PPP harus mengabaikan undangan mereka," kata dia.
Rapat Pengurus Harian DPP PPP kubu Romahurmuziy sepakat islah. Islah akan dibuktikan dengan menggelar muktamar. Ini sebagai langkah rekonsiliasi dualisme kepengurusan PPP.
"Yang paling penting pada malam hari ini memutuskan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan seluruh konflik dengan menerima usulan para senior partai untuk menggelar muktamar nasional," kata Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (8/1/2016) malam.
Romahurmuziy menyebutkan muktamar islah diharapkan diikuti oleh seluruh komponen partai, termasuk kubu Djan Faridz.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka