Suara.com - Aliansi masyarakat sipil, Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA), mendesak agar segera dibentuk panitia seleksi (Pansel) Komisi Penyiaran Indonesia.
SIKA dalam pernyataan sikapnya yang diterima Antara, Kamis, mengatakan hal ini seiring dengan akan selesainya masa jabatan KPI periode 2013-2016 pada Juli nanti.
"Hal ini penting, agar proses pemilihan komisioner KPI yang baru berlangsung tepat waktu, sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan," katanya.
Kekosongan jabatan Komisioner KPI, menurut SIKA, dapat menghambat pembahasan RUU Penyiaran maupun perpanjangan izin 10 TV Swasta.
Untuk itu, SIKA mendesak Panitia Seleksi (Pansel) KPI dapat dibentuk pada April 2016, sehingga proses pemilihan tepat waktu.
SIKA juga meminta agar memilih anggota Pansel yang terdiri dari orang-orang yang berintegritas, bebas dari kepentingan pelaku usaha penyiaran, kompeten dan memiliki kepercayaan publik.
"Pembentukan Pansel KPK 2015 adalah salah satu contoh baik yang bisa ditiru. Sementara jangan terjadi lagi seperti pembentukan Pansel KPI pada tahun 2013 yang banyak menimbulkan kontroversi dan kepercayaan publik yang rendah," katanya.
SIKA juga meminta untuk mengawal pemilihan Komisioner KPI dengan proses yang transparan dan akuntabel.
Selain itu juga Tidak memperpanjang masa jabatan Komisioner KPI yang sekarang, lewat Perpu atau aturan yang lain, karena tidak ada kondisi yang mendesak dan darurat. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri