Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016) malam. [Suara.com/Oke Atmaja]
Tim satuan tugas khusus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi di Cipete, Jakarta Selatan, Jumat (8/4/2016).
"Pada sore hari ini, untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penggeledahan di rumah tersangka MSN," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Priharsa menjelaskan penggeledahan tersebut dilakukan untuk menemukan jejak-jejak yang pernah ditinggalkan dalam proses berlangsungnya pembahasan raperda tentang reklamasi yang belakangan aroma suapnya tercium.
"Pada sore hari ini, untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penggeledahan di rumah tersangka MSN," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Priharsa menjelaskan penggeledahan tersebut dilakukan untuk menemukan jejak-jejak yang pernah ditinggalkan dalam proses berlangsungnya pembahasan raperda tentang reklamasi yang belakangan aroma suapnya tercium.
"Tadi mulai jam empat sore, sekarang masih berlangsung. Itu kan untuk menemukan barang bukti, siapa tahu ada di rumah," kata Priharsa.
Sebelumnya, KPK menyegel ruang kerja Sanusi dan kakaknya yang menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dan sejumlah ruangan lainnya, termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Secara bertahap, KPK pun menggeledahnya.
Sebelumnya, KPK menyegel ruang kerja Sanusi dan kakaknya yang menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dan sejumlah ruangan lainnya, termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Secara bertahap, KPK pun menggeledahnya.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari staf PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro yang juga diciduk polisi tak lama kemudian.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.
Ketiga orang itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
KPK masih mendalami kasus tersebut. Semua yang dinilai punya kaitan akan diperiksa.
Bos PT. Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Staf magang di kantor Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja, dan Direktur PT. Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma juga telah dicekal.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik