Suara.com - Sedikitnya 4.218 petugas gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja dikerahkan untuk mengamankan jalannya penertiban kawasan pemukiman padat penduduk sekitar Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin, (11/4/2016) pagi.
"Penertiban kawasan pemukiman Pasar Ikan melibatkan 4.218 personil gabungan terdiri dari TNI 400 Personil, Satgas Polda 1.389 Personil, Polres Metro Jakut 429 Personil, Satpol PP dua ribu orang," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal, Minggu (10/5/2016).
Pengarahan pasukan dilakukan untuk menjamin proses penertiban karena sebelumnya sebagian warga menegaskan menolak rumah-rumah mereka direvitalisasi.
"Ketika polisi hadir di situ mem-back up upaya-upaya gangguan keamanan, upaya penggalangan, upaya-upaya komunikasi, gangguan sistem, babinkamtibmas, kepolisian sektor, jadi kami hadir di sana bukan saja memback up Satpol PP saja tapi mem-back up semuanya," katanya.
Iqbal berharap warga jangan melawan petugas.
"Jangan sampai ada masyarakat yang berbenturan dan lain-lain. Kamilah yang bertugas untuk mengintervensi supaya tidak ada gesekan," katanya.
Pasar Ikan yang lokasinya berdekatan dengan Museum Bahari dan Masjid Jami Keramat Luar Batang akan menjadi target pertama revitalisasi. Setelah itu disusul zona lainnya. Masjid dan makam keramat di Luar Batang dipastikan tidak akan disentuh petugas.
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan revitalisasi kawasan Luar Batang bertujuan untuk mempercantik tersebut sekaligus mendukung destinasi wisata bahari.
Setelah direvitalisasi, di sekitar kawasan Luar Batang nanti akan dibangun turap beton untuk menahan air banjir rob.
Warga yang tinggal di kawasan hijau dan terkena revitalisasi telah ditawari rumah susun sebagai pengganti.
Warga yang menolak dipindahkan mempercayakan kasus mereka ke kantor hukum Yusril Ihza Mahendra. Yusril adalah salah satu tokoh yang bakal maju menjadi calon gubernur Jakarta periode 2017-2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO