Suara.com - Gubermur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mengetahui alasan mengapa Polda Metro Jaya belum merestui penghapusan aturan 3 in 1 di sejumlah ruas jalan DKI Jakarta. Ahok juga mengaku belum bertemu langsung dengan Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Polisi Moechgiyarto, guna membahas masalah tersebut.
"Saya nggak tahu (kenapa Polda belum mendukung), saya belum pernah ketemu beliau, tapi mungkin karena beliau orang hukum, kalau orang hukum kan mesti analisa, data kajian," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Sampai saat ini, Ahok tetap bersikeras agar aturan yang mengharuskan mobil pribadi mengangkut tiga orang saat melintasi jalur tertentu di Jakarta itu dapat ditiadakan. Ia bahkan berencana memanggil pakar dalam bidang transportasi untuk mengkaji usulannya tersebut.
"Dan sekarang kita lagi minta kajian lagi, bukan saya yang kaji lho mesti ahli transportasi, ahli sosial, berapa banyak anak-anak kerja dikasih obat penenang. Pak Kapolda orang hukum dan semua kajian harus dipelajari," kata Ahok.
Lebih lanjut, mantan Bupati Bekitung Timur ini membandingkan gaya kepemimpinan Kapolda terdahulu Irjen Polisi Tito Karnavian, dengan Irjen Polisi Moechgiyarto.
"Kalau Pak Tito dan saya orang lapangan jadi 'hajar dulu bro'. Kalau orang hukum dia nggak bisa, jadi mesti analisa semua dipikirin dan butuh waktu," katanya.
Menurut Ahok, keberadaan aturan 3 in 1 tidak berpengaruh mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Malahan, banyak oknum masyarakat yang memanfaatkan aturan tersebut dengan cara menjadi joki 3 in 1 serta mengajak anak balita.
"Sekarang logika saja kalau semua bayar orang pakai joki, belasan tahun 3 in 1 macet nggak? Macet juga dan bukan cuma itu jalan penghubung sekitarnya lebih macet," jelas Ahok.
Berita Terkait
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Kasus Deddy Sitorus Dinilai Mirip Ahok: Video Tuai Polemik karena Sengaja Dipotong?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Kritik Pedas Rencana Utang Rp700 Triliun Pemerintah: Itu Namanya Gali Lubang Tutup Lubang!
-
Ungkit Anggaran Negara dari Pajak Rakyat, Sentilan Ahok ke DPR: Jangan Cuma Terima Gaji, tapi...
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO