Suara.com - Gubermur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mengetahui alasan mengapa Polda Metro Jaya belum merestui penghapusan aturan 3 in 1 di sejumlah ruas jalan DKI Jakarta. Ahok juga mengaku belum bertemu langsung dengan Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Polisi Moechgiyarto, guna membahas masalah tersebut.
"Saya nggak tahu (kenapa Polda belum mendukung), saya belum pernah ketemu beliau, tapi mungkin karena beliau orang hukum, kalau orang hukum kan mesti analisa, data kajian," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Sampai saat ini, Ahok tetap bersikeras agar aturan yang mengharuskan mobil pribadi mengangkut tiga orang saat melintasi jalur tertentu di Jakarta itu dapat ditiadakan. Ia bahkan berencana memanggil pakar dalam bidang transportasi untuk mengkaji usulannya tersebut.
"Dan sekarang kita lagi minta kajian lagi, bukan saya yang kaji lho mesti ahli transportasi, ahli sosial, berapa banyak anak-anak kerja dikasih obat penenang. Pak Kapolda orang hukum dan semua kajian harus dipelajari," kata Ahok.
Lebih lanjut, mantan Bupati Bekitung Timur ini membandingkan gaya kepemimpinan Kapolda terdahulu Irjen Polisi Tito Karnavian, dengan Irjen Polisi Moechgiyarto.
"Kalau Pak Tito dan saya orang lapangan jadi 'hajar dulu bro'. Kalau orang hukum dia nggak bisa, jadi mesti analisa semua dipikirin dan butuh waktu," katanya.
Menurut Ahok, keberadaan aturan 3 in 1 tidak berpengaruh mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Malahan, banyak oknum masyarakat yang memanfaatkan aturan tersebut dengan cara menjadi joki 3 in 1 serta mengajak anak balita.
"Sekarang logika saja kalau semua bayar orang pakai joki, belasan tahun 3 in 1 macet nggak? Macet juga dan bukan cuma itu jalan penghubung sekitarnya lebih macet," jelas Ahok.
Berita Terkait
-
Ungkapan Duka Ahok atas Berpulangnya Eyang Meri: Wariskan Semangat Berani Tegakkan Kebenaran
-
Kesaksian Ahok Ungkap Borok Tata Kelola Pertamina 20132024, Pengamat Desak Kejaksaan Lakukan Ini
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Tak Semua Minyak Dalam Negeri Bisa Diolah, Ahok: Peningkatan Impor Bukan Penyimpangan
-
5 Poin Geger Kesaksian Ahok: Heran Kekuatan Riza Chalid, Sentil Menteri BUMN
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'