Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta wartawan jangan lagi menanyainya soal hasil audit investigasi BPK Provinsi DKI Jakarta terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Suber Waras. Ahok sudah mempercayakan pada KPK untuk menanganinya.
"Saya minta tolong ke kawan-kawan media kalau mau wawancara saya, saya bukan orang yang pengecut. Saya adalah pejabat yang konsisten melayani anda doorstop, tolong kawan-kawan harus ingat. Saya juga bisa tidak mau layani anda juga nanti (kalau menanyakan ini terus)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Ahok mengungkapkan pejabat negara sebenarnya punya hak untuk tidak selalu melayani pertanyaan wartawan, apalagi yang tidak sesuai konteks.
"Pejabat diajarin jangan doorstop, (tapi) saya konsisten layani doorstop saya tahu bisa susupan-susupan banyak (pertanyaan). Sengaja dipolitisi. Anda kan dititipin (pertanyaan), jadi anak buah, saya tahu kok," kata Ahok.
"Pertanyaan dititipi supaya saya marah, supaya mancing, mojokin. Kan ini dipasang seperti jebakan. Saya ngerti kok. Saya hargai saudara kerja, wartawan dibayar gaji, profesi, saya hargai," Ahok menambahkan.
Ahok mengatakan pekerjaan di pemerintahan tidak sedikit dan tidak gampang. Dia minta pengertian pers untuk tak menyodorkan pertanyaan di luar konteks maupun persoalan perkotaan, termasuk kisruh pembelian tanah untuk Sumber Waras.
"Saya kerjaan banyak, rapat ditunggu. Cuma saya kan ingin Anda dapat berita juga. Saya datang. Tapi kalau saya bilang sudah stop, tolong stop (pertanyaan soal Sumber Waras). Jangan dapat titipan pancing terus," katanya.
Ahok menduga banyak pihak yang memanfaatkannya kalau terpancing emosi, apalagi sekarang menjelang pilkada Jakarta yang akan digelar tahun 2017.
"Orang-orang ini tergetnya apa tahu nggak? Supaya ngarep saya nggak konsentrasi kerja. Dia pikir saya keganggu, saya nggak. Kamu mau caci maki saya, mau apain saya, saya nggak ke ganggu kok. Saya orangnya santai aja. Kamu lihat saja muka saya, ada stres nggak?," kata Ahok.
"Kalau nggak ada kejadian (polemik) itu aku ngantuk. Justru aku demen seperti gini ribut. Aku sudah bilang aku hobinya ribut, cuma sekarang kan kerjaan banyak. Tanya soal yang lain," katanya menambahkan.
Puncak perseteruan Ahok dan BPK adalah ketika hari Selasa (12/4/2016) lalu. Ketika akan diperiksa KPK, Ahok mengatakan hasil audit BPK ngaco. BPK pun merespon dan menegaskan angka tersebut sesuai dengan temuan. Soal ini, kemarin sudah disampaikan BPK ke Presiden Joko Widodo.
Wartawan pun terus menggali perkembangan masalah tersebut. Peristiwa perseteruan Ahok dan BPK pun memantik beragam opini di media massa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru