Suara.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menduga, kesulitan pemerintah Indonesia untuk menangkap buronan kasus korupsi bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono di luar negeri, disebabkan adanya permasalahan kerjasama antar negara.
"Kalau sulit menangkap kan jadi pertanyaan artinya ada problem soal itu instrumen hukum ekstradisi misalnya soal kerjasama antar negara,"ujar Emerson kepada Suara.com di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Namun, kata Emerson, yang harus dipertanyakan kepada pemerintah yakni mengapa saat menjelang eksekusi, pemerintah tidak mencekal Samadikun. Hal tersebut dinilai bisa menjadi celah para tersangka bisa melarikan diri ke luar negeri.
"Pertanyaan ya kenapa Samadikun bisa lolos dari proses hukum ini. Karena sejak proses penyelidikan, menjelang eksekusi tidak ada pencekalan jadi ini membuka peluang bagi mereka melarikan diri," ucapnya.
Lebih lanjut, Emerson yakin, aparat keamanan bisa menangkap para buronan di luar negeri melalui kerja sama dengan negara terkait.
"Sangat mungkin (menangkap buronan). Pendekatannya kalau mau, ada kerja sama dengan Deplu (Departemen/ Kementerian Luar Negeri) dan KPK," imbuh Emerson.
Ketika ditanya wartawan terkait kabar yang beredar soal adanya 33 koruptor yang masih buron di luar negeri, ICW mengaku belum memiliki data tersebut.
"Kalau itu (33 koruptor buron) kita nggak tahu, karena kita enggak pernah dapat data itu," ungkapnya.
Samadikun merupakan bekas Komisaris Utama Bank Modern. Dia telah divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan atau BLBI senilai sekitar Rp2,5 triliun yang digelontorkan kepada Bank Modern menyusul krisis finansial 1998 sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp169 miliar.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Mei 2003, mantan Presiden Komisaris PT Bank Modern Tbk itu dihukum empat tahun penjara.
Setelah divonis tahun 2003, Samadikun melarikan diri ke luar negeri dan berpindah-pindah tempat.
Berita Terkait
-
ICW Soroti Bagi-Bagi Sembako di Monas, Desak Pemerintah Buka Sumber Anggaran yang Dinilai Tertutup
-
Fenomena Kriminalisasi Kebijakan, Aparat Diingatkan Jangan Komersialisasi Kasus
-
Polemik Status Tahanan Rumah Gus Yaqut, Tersangka Korupsi Dapat Perlakuan Istimewa dari KPK?
-
Preseden Buruk Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah, ICW Sebut Dewas Harus Periksa Pimpinan KPK
-
Debat ICW: PSI dan Perindo Soroti Ketergantungan Industri Ekstraktif dan Sponsor Politik
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Pengamat UMY Sebut Prabowo Rugi Besar Jika 'Pelihara' Homeless Media: Itu Membodohi Publik
-
Talkshow di SMAN 9 Gowa, Ketum TP PKK Dorong Siswa Kembangkan Bakat dan Potensi Diri
-
Jejak Pelarian Pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo Pati Berakhir di Wonogiri, Muka Lesu Tangan Diborgol
-
Letjen Robi Herbawan Ditunjuk Jadi Kabais TNI
-
Isu Persija vs Persib Tergusur Acara GRIB Jaya, Pramono: Saya Tidak Mau Berspekulasi
-
Donald Trump: Ayolah Iran, Kibarkan Bendera Putih
-
Ade Armando Resmi Keluar dari PSI, Pengamat Sebut Demi Selamatkan Citra Partai
-
Mensos Gus Ipul Sambangi KPK Besok, Minta Nasihat Terkait Pengadaan Sekolah Rakyat yang Disorot
-
Gelandang Botafogo Danilo Incar Satu Slot Timnas Brasil di Piala Dunia 2026: Banyak Pemain Top
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Intelijen Itu Alat Negara, Bukan Alat Emosi