ICW: Baru Setahun, Prabowo-Gibran Bikin Reformasi 1998 Jadi Sia-sia

Suara.com - Baru satu tahun berjalan, pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dinilai telah membawa Indonesia mundur dari semangat reformasi yang diperjuangkan sejak 1998.

Penilaian tajam ini datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut arah kebijakan pemerintah saat ini justru membuat agenda reformasi menjadi sia-sia.

Peneliti ICW, Yassar Aulia, dalam acara peluncuran catatan kritis bertajuk “Baru Setahun Sudah Represif-Otoriter?” pada Selasa (18/11/2025), membantah anggapan publik bahwa Prabowo akan membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi.

“Dari riset yang kami lakukan, walaupun dikerjakan oleh ICW, kami mau bilang bahwa justru sebaliknya begitu,” ujar Yassar di Kantor ICW.

Menurutnya, capaian reformasi yang dibangun selama puluhan tahun seolah diobrak-abrik hanya dalam waktu singkat. Alih-alih menguatkan, pemerintah justru dinilai memperparah kondisi yang menyuburkan praktik korupsi.

“Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, pemerintahan Prabowo–Gibran justru membuat agenda reformasi yang dimulai dari 1998 dan sudah berjalan di tahun 2025 ini justru menjadi sia-sia,” kata Yassar.

ICW mengkritik klaim keberhasilan penegakan hukum yang sering digaungkan pemerintah.

Menurut Yassar, sebanyak apa pun uang sitaan yang dipamerkan tidak akan ada artinya jika akar masalah korupsi sengaja dibiarkan tumbuh subur melalui pelemahan regulasi dan tata kelola.

“Sebanyak apa pun yang dilakukan, seberapa banyak uang yang dipamerkan dari uang-uang sitaan korupsinya, itu menjadi tidak relevan atau tidak berguna justru ya,” ujarnya.

Baca Juga: 7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak

“Jika prakondisi-prakondisi yang justru menciptakan korupsi itu menjadi subur, dibiarkan gitu oleh pemerintahan Prabowo–Gibran. Atau bahkan diperparah prakondisinya," tambahnya.

Dalam paparannya, Yassar mengidentifikasi tiga pola utama yang menjadi ciri pemerintahan saat ini, yakni normalisasi konflik kepentingan, sentralisasi kekuasaan, dan patronase politik yang semakin mengakar.

“Ini sebetulnya sudah banyak indikasinya, tapi kami mau bilang bahwa ini semakin buruk di era Prabowo-Gibran, dan yang terjadi adalah pelemahan institusi,” tuturnya.

"Bisa dibayangkan 27 tahun reformasi bisa semakin mudah diputar-putarkan," sambungnya.

Sorotan tajam juga diarahkan pada dua keputusan presiden yang dianggap menggerus agenda antikorupsi secara fundamental.

Pertama adalah pemberian amnesti kepada dua terpidana korupsi, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia.

“Penggunaan hak tersebut untuk kasus korupsi, pertama kali bersejarah. Ini sekadar faktor politik saja,” ujarnya.

Kedua, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Langkah ini dinilai berbahaya karena berpotensi "mencuci" reputasi Orde Baru dan mengirim sinyal yang salah tentang sejarah kelam korupsi di Indonesia.

“Semua permasalahan korupsi kita sampai sekarang residu dari bagaimana Orde Baru diselenggarakan oleh Suharto,” kata Yassar.

Sebagai bukti nyata konflik kepentingan yang masif, ICW menyoroti komposisi Kabinet Merah Putih. Ditemukan bahwa mayoritas wakil menteri memiliki jabatan rangkap yang berpotensi besar menimbulkan benturan kepentingan.

“Dari 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih 75 persen diantaranya wakil menterinya itu rangkap jabatan,” pungkas Yassar.