Suara.com - Lembaga riset Indonesia Indicator menyatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan figur perempuan yang paling banyak dikutip sehingga dapat disebut sebagai perempuan pembentuk pendapat paling berpengaruh saat ini.
Rilis riset Indonesia Indicator di Jakarta, Jumat (22/4/2016), menyebutkan bahwa jumlah pernyataan Susi tercatat dikutip hingga sekitar 34.000 kali oleh ratusan media dalam waktu setahun terakhir.
Sedangkan figur perempuan lainnya yang juga banyak dikutip media setelah Menteri Susi antara lain adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selama ini sudah bagus tetapi juga harus dapat memberdayakan industri perikanan secara lebih intensif, dari hulu hingga ke hilir.
"Kebijakan Ibu Susi sudah tepat, utamanya di hulu industri perikanan kita. Tapi di hilirnya, misalnya, di olahannya kita belum lihat ada geliat yang cukup berarti," ujar Wakil Ketua Umum dan Kordinator Kadin Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa, Rabu (20/4/2016).
Menurut Andi, kebijakan Menteri Susi merupakan respon atas tingginya angka pencurian ikan dan dominannya penguasaan asing atas industri perikanan di masa lalu, yang mengakibatkan negara merugi triliunan rupiah per tahun.
Menteri Susi kemudian memberantas pencurian ikan, mencabut izin bongkar-muat ikan di tengah laut ("transshipment"), melarang penggunaan alat tangkap merusak, dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dengan memilah dan memilih komoditas ikan yang boleh diperdagangkan.
"Kebijakan ini pada hulunya sudah bagus. Beliau mendekonstruksi sistim di industri perikanan sebelumnya yang merugikan negara dan nelayan," tuturnya.
Namun, ujar dia, saat pencurian ikan berkurang dan produksi melambat, tetapi pada kenyataanya di darat pada saat ini banyak nelayan yang menganggur.
Untuk itu, ia menginginkan kebijakan Menteri Susi diikuti oleh industrilisasi perikanan secara intensif, sistematis, dan integratif.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, kebijakan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam masa kepemimpinannya adalah dalam rangka mendekonstruksi sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
"Kami sedang melakukan dekonstruksi perikanan Indonesia," kata Menteri Susi dalam jumpa pers di kantor KKP, Jakarta, Selasa (5/4).
Berdasarkan informasi ensiklopedia dunia maya Wikipedia, dekonstruksi adalah kajian dalam filsafat terkait dengan metoda pembacaan teks sehingga anggapan yang ada selama ini tidak dianggap absolut dan mengacu kepada makna final.
Dengan kata lain, Susi ingin merombak kebijakan KKP agar langkah-langkah yang selama ini telah diambil sebelumnya di era yang lalu tidak dianggap absolut tetapi dikaji dan dikritisi hingga dapat menampilkan kebijakan yang lebih baik dari sebelumnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Film Tuhan Izinkan Aku Berdosa: Membongkar Patriarki dan Kekerasan Simbolik
-
Teka-teki Mayat Perempuan di Tesla, Diduga Kuat Pacar D4vd karena Tato di Jari Telunjuk
-
Tips Aman Bagi Perempuan saat Memilih Mobil Bekas
-
Pink Melawan: Aksi Perempuan Tuntut Pembebasan Aktivis di Polda Metro Jaya
-
Massa Emak-emak Geruduk Mapolda Metro Jaya: Bebaskan Delpedro Marhaen dkk Tanpa Syarat!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD