Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah akan menggelar rapat mengenai peningkatan keamanan lalu lintas perairan laut di wilayah perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Rapat akan dilakukan oleh Panglima Militer dan Menteri Luar Negeri ketiga negara di Jakarta dalam waktu dekat.
"Oleh sebab itu, Minggu ini kami akan undang Panglima dan Menlu dari Malaysia dan Filipina. Kita akan ketemu di sini, membuat patroli bersama, sehingga memastikan bahwa alur di kawasan itu betul-betul dalam kondisi aman," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Menurut dia, jalur lintas perairan laut yang dilalui Indonesia, Malaysia dan Filipina tidak boleh dibiarkan menjadi rawan pembajakan. Makanya harus dilakukan pengamanan secara ketat.
"Nggak mungkin hal-hal seperti ini kita terus-teruskan (biarkan)," ujar dia.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa Pemerintah terus berupaya membebaskan 10 anak buah kapak (ABK) WNI ditambah yang baru empat WNI yang disandera kelompok milisi Abu Sayyaf saat pembajakan kapal pengangkut baru bara di kawasan Filipina. Pemerintah RI terus berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina untuk pembebasan sandera tersebut.
"Ya, pagi siang malam selalu saya ikuti posisinya seperti apa. Dan komunikasi terus kami lakukan, baik dengan Pemerintah Filipina maupun juga dengan yang menyandera. Kami harapkan ini bisa segera diselesaikan dengan mereka," terang Jokowi.
Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membayar permintaan tebusan pihak penyandera sebagai syarat untuk membebaskan sandera. Namun dia memastikan semua WNI yang disandera masih dalam keadaan aman.
"Kita tidak pernah berkompromi dengan hal-hal yang seperti itu, jadi tidak ada urusan sama yang namanya uang ddan tebusan. Sampai saat ini sandera masih baik kondisinya, gak ada masalah," tandas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!