Suara.com - Ada nama baru dalam jajaran kepengurusan PPP hasil muktamar di Pondok Gede yaitu mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki sebagai ketua mahkamah partai dan mantan Direktur Utama PT. Angkasa Pura I Tommy Soetomo sebagai bendahara umum.
"PPP ingin tata kelola partai lebih baik, kalau kemarin banyak yang blentang blentong, ke depan harus lebih baik termasuk tingkat ketaatan hukumnya itu yang kami inginkan," ujar Sektetaris Jenderal DPP PPP Asrul Sani ketika menjelaskan alasan partainya memasukkan dua nama tersebut di gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham, Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Asrul mengatakan dengan adanya Ruki di jajaran pengurus PPP, kecil kemungkinan kader berani nakal.
"Kalau ketua mahkamah partai sekelas Pak Ruki, mikir-mikir juga kalau mau macem-macem," kata dia.
Dengan kehadiran Ruki, PPP diharapkan menjadi lebih transparan dalam hal apapun.
"Tidak ada konflik kepengurusan, saya kira KPK independen dan kalau sudah jadi mantan pimpinan KPK itu tidak akan mempengaruhi keputusan disana (DPP PPP). Justru adanya Pak Ruki menjaga agar transparan," kata Asrul.
Sedangkan pertimbangan PPP menunjuk Tommy Soetomo ialah untuk meningkatkan tata kelola PPP. Tommy dinilai matang dalam mengelola keuangan secara transparan.
"Misalnya laporan keuangannya sesuai dengan laporan standar akuntasi yang berlaku umum, kan harus begitu.Partai kan antara lain menerima dana banpol, itu kan harus ditransparankan," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu