Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas pelarangan sepeda motor melintasi Jalan Jenderal Sudirman hingga ke kawasan Senayan. Namun ada tudingan keras di balik rencana itu.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana (Sani) mencurigai perluasan larangan motor masuk Sudirman-Senayan lantaran untuk menutupi ketidakjelasan proyek jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
"Itu menurut saya menutupi rasa bersalah (pemprov DKI) karena ERP tidak berjalan," ujar Sani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).
Karena belum bisa mengurai kemacetan dan menerapkan sistem ERP, langkah yang diambil pemprov DKI atau Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta dikatakan Sani ialah membatasi pengendara motor.
Menurut Sani, mengatur kemacetan di Jakarta sudah benar apabila menerapkan sistem ERP di sejumlah jalan di Ibu Kota. Hanya saja ia menyayangkan pemprov DKI tak kunjung merealisasikan sistem tersebut.
"Yang paling benar itu (untuk mengatasi kepadatan di jalan) ERP. Cuma kan tidak berjalan. Mungkin karena Pak Ahok ingin semuanya sendirian (nggak perlu konsultasi dengan DPRD)," jelas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Krisis PPPK di NTT: 9.000 Pegawai Terancam Putus Kontrak Masal
-
Di Balik Cloud Storage, Ada Biaya Lingkungan yang Harus Kita Bayar
-
Jerman 'Impor' Tenaga Kerja India: Solusi di Tengah Tsunami Pensiun
-
Tak Masalah Dilaporkan ke Dewas KPK, Deputi Penindakan dan Eksekusi: Bentuk Kepedulian Masyarakat
-
Israel Perluas Serangan ke Lebanon, Begini Sejarahnya!
-
Mutasi Kabais Tak Transparan, Imparsial Cium Upaya Putus Rantai Komando di Kasus Andrie Yunus
-
Efek Perang Iran: Kim Jong Un Makin Yakin Nuklir Adalah Kunci Selamat
-
Darurat Panic Buying, Pemerintah Jepang Jamin Pasokan Tisu Aman
-
Arus Balik Masih Tinggi, 52 Ribu Penumpang Kereta Api Tiba di Jakarta Hari Ini
-
Trump Jadi Pinokio di Karikatur Media Iran: Klaim Negosiasi Damai Hanya Kebohongan Besar