Suara.com - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016), untuk memperingati International Workers' Memorial Day.
Dalam orasi pimpinan kolektif KPBI Khamid Istakhori mengatakan meminta pemerintah jangan lalai melaksanakan UU tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Dia menyebutkan data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bahwa setiap hari ada buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja.
"Buruh pergi bekerja untuk menjual tenaga demi penghidupan. Kami tidak mengantar nyawa," kata Khamid.
Khamid menilai angka kasus kecelakaan kerja masih tinggi dan harus diturunkan.
Tingginya angka kasus kecelakaan kerja, katanya, merupakan bukti pemerintah lalai menangani masalah ketenagakerjaan. Apalagi di zaman liberalisasi seperti sekarang, keselamatan buruh semakin rentan.
Pimpinan kolektif KPBI Ilham Syah menambahkan liberalisasi juga berbuntut pada pelumpuhan gerakan buruh. Buntutnya, pengawasan terhadap pengusaha nakal oleh serikat buruh menjadi lemah.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menilai akar pemasalahan K3 di industri dan masyarakat karena masih rendahnya budaya kerja K3. Itu sebabnya, budaya kerja K3 harus ditingkatkan lagi.
"Rendahnya budaya kerja K3 berdampak bagi keselamatan, lingkungan, kesehatan tenaga kerja. Bahkan, lebih dari 40.000 bahan kimia yang digunakan di industri berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja termasuk Penyakit Akibat Kerja," ujar Direktur Bina K3 Ditjen Binwasnaker dan K3, Kemenaker Dewi Rahayu di Jakarta, Rabu (24/2/2016).
Menurut catatan BPJS Ketenagakerjaan, rata-rata terjadi 98-100 ribu kasus kecelakaan kerja setiap tahun di Indonesia. Dari 98 ribu kasus, tercatat 2.400 tenaga kerja tewas, belum termasuk cacat tetap sebanyak 40 persen, cacat anatomis dan cacat fungsi.
“K3 belum menjadi budaya dalam bekerja disamping pengetahuan tentang K3 pada pekerja kita sangat rendah,“ ujar Dewi Rahayu.
Tahun 2015 tercatat angkatan kerja sebanyak 121 juta orang sebagian besar baru mengetahui masalah K3 setelah memasuki dunia kerja. Padahal pendidikan K3 sejak dini di segala bidang akan mendorong budaya K3 di tempat kerja di samping perlunya penegakan hukum tentang K3.
“Kalau kita dalami pengaruh kecelakaan kerja yang tinggi itu, khususnya bagi keluarga akan berdampak buruk bagi masa depan keluarga pekerja baik mental, kelangsungan pendidikan, kesehatan, ketahanan ekonomi keluarga yang bermuara pada lemahnya ketahanan bangsa, “ katanya. (Leonard Ardy Konay)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT