Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyayangkan sikap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dia nilai tak mengedepankan dialog sebelum menertibkan pemukiman warga yang berdiri di ruang terbuka hijau.
"Ya karena ada rekomendasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang mengatakan semua pihak itu harus duduk sama-sama. Kemudian baru dinegosiasikan kembali sama warga agar menguntungkan kedua belah pihak," kata Yusril di kantornya, Kota Kasablanka Mall, Tower A, lantai 19, Jalan Casablanca 88, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2016).
"Kalau tidak menguntungkan satu pihak ya disesuaikan. Tapi asal kita tidak melanggar hukum aja," Yusril menambahkan.
Sikap Ahok yang terlihat selama ini, menurut Yusril, menunjukkan pemimpin yang tidak dekat dengan rakyat.
Yusril yang berhasrat menjadi gubernur Jakarta periode 2017-2022 juga menyayangkan sikap Ahok yang tidak mempercayai hasil audit BPK mengenai pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Tapi kalau Ahok, kan sebaliknya bahwa Bantargebang dia pakai BPK, Sumber Waras dia bilang BPK-nya ngaco. Jadi pada intinya dari saya sih memang persoalan-persoalan seperti ini harus dibicarakan dan dimusyawarahkan," katanya.
Yusril juga kecewa dengan sikap Ahok dalam menangani polemik pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang berujung pada terancamnya perusahaan PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia.
Menurut Yusril seharusnya Ahok mengedepankan jalur dialog.
"Pak Ahok disuruh ke Bantargebang aja nggak, berani padahal rakyat. Coba Pak Ahok minta dukungan tanda tangan KTP di Bantargebang kan ramai juga," kata Yusril.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu