Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pendekatan dan sosialisasi terlebih dahulu ke warga sebelum melakukan penggusuran.
Ahok tak heran kalau segelintir orang masih menganggap pemprov DKI tak melakukan pendekatan. Isu tersebut bahkan sudah muncul saat dirinya masih menjabat sebagai Wagub DKI, ketika melakukan penertiban bangunan di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, pada 20 Mei 2013 lalu.
"Kita ada pendekatan kok, hampir semua penertiban katakan nggak ada sosialisasi dari zaman Waduk Pluit," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Menurut Ahok tujuan sosialisasi dilakukan terlebih dahulu oleh Pemprov DKI agar para warga tahu kalau mau ada penertiban. Namun ia mengaku heran apabila ada warga yang mengaku tidak tahu ada sosialisasi penertiban, namun melaporkan ke Komans HAM.
"Yang pertanyaan saya, kamu tidak tahu kok bisa lapor ke Komnas HAM. Kamu kan merasa tidak ada sosialisasi dari saya, kok kamu bisa lapor ke Komnas HAM bahwa kamu mau ditertibkan. Terus kamu pake pengacara. Aku jadi bingung," kata Ahok.
Mantam Bupati Belitung Timur ini menambahakan, penertiban yang dilakukan oleh pemprov DKI salah satunya untuk membuat Jakarta terbebas dari banjir, caranya dengan melakukan normalisasi sungai di Jakarta, termasuk di Bidara Cina dan Waduk Pluit.
"Pertanyaannya tujuan sosialisasi itu apa? Supaya warga mengetahui ada proyek pekerjaan ini. Kalau kasus Bidara Cina, Waduk Pluit, waktu ditertibkan melapor ke Komnas HAM mengatakan tidak ada sosialisasi, kalau tidak ada sosialisasi kok kamu tahu? Nah itu saja," kata Ahok.
Berita Terkait
-
Ahok Puji Keberanian Pandji Pragiwaksono di Mens Rea: Gila, Nekat Banget
-
Gratis Sewa 6 Bulan, Pemprov DKI Relokasi Ratusan Warga TPU Menteng Pulo ke Rusun Jagakarsa
-
Ramalan Ahok Soal Banjir Sampai Monas Meleset, Ini Kata Pramono Anung
-
Kembalikan Fungsi Lahan Pemakaman, Warga TPU Menteng Pulo di Relokasi
-
Janji Rano Karno Benahi Tanggul Pantai Mutiara yang Mulai Rembes
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar