Suara.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bertemu dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Mereka membahas rencana penggusuran Kampung Dadap di Tangerang.
Dalam pertemuan tersebut, dari pihak Ombudsmen hadir Komisionernya Ahmad Alamsyah Saragih. Sementara dari pihak Pemkab Tanggerang hadir Bupati Ahmed Zaki Iskandar beserta jajarannya, dan ada puluhan orang dari pihak warga Kampung Baru Dadap.
Berbarengan dengan pertemuan tersebut ada puluhan dari Warga Kampung Baru Dadap yang melakukan aksi demo menolak penggusuran di depan Gedung Ombudsmen. Mereka meminta kepada Bupati Tangerang untuk tidak melanjutkan rencananya tersebut.
"Kami tidak mau digusur, kami minta pemwrintah tidak sewenang-sewenang dalam menggusur kami, utu adalah tanah nenek moyang kami, kami sudah hidup layak di sana," kata Warga dadap di depang Gedung Ombudsmen Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat(20/5/2016).
Dalam pembukaan pertemuan tersebut, Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan bahwa pemanggilan Bupati Tangerang dan warga untuk mengklarifikasi rencana penggusuran kawasan Dadap. Selain itu, pihaknya juga bakal membeberkan hasil investigasi terkait rencana penggusuran di kawasan yang juga terkenal tempat lokalisasi.
Melalui surat nomor: 461/ORI-SRT/V/2016 Ombudsman memanggil Ahmed Zaki beserta Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Kepala Kepolisian Resor Metro Kota Tangerang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Seperti diketahui, upaya penggusuran kawasan Dadap sendiri telah mendapat penolakan keras dari warga. Bahkan sempat terjadi bentrokan antar warga dengan aparat kepolisian saat langkah penggusuran dilakukan, Selasa 10 Mei 2016 lalu.
Warga di kampung nelayan itu menuding Bupati Ahmed Zaki tak pernah melibatkan mereka dalam rencana penggusuran. Pasalnya, jika tetap dilakukan penggusuran 3.000 jiwa warga Dadap akan kehilangan 418 bangunan tempat tinggal.
Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan penutupan dan penertiban lokalisasi Dadap serta kampung nelayan Dadap, 23 Mei mendatang. Sebanyak 387 kepala keluarga dan 418 bangunan akan tergusur.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Cek Rute Alternatif! Ini 10 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Rombongan Presiden Jerman Melintas
-
Awas Macet! Ribuan Aparat Gabungan Kawal Demo Mahasiswa Hari Ini: DPR hingga Monas Dijaga Ketat
-
Aksi Demo Bertajuk 'GATAL', GMNI Kepung DPR Siang Ini: Rezim Prabowo-Gibran Gagal Total!
-
Demo di Istana Siang Ini! Mahasiswa UBK Bawa 6 Tuntutan: Stop MBG hingga Tolak Militerisme
-
AS dan Iran Sepakati Gencatan Senjata, Donald Trump: Biarkan Minyak Mengalir!
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan