Suara.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bertemu dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Mereka membahas rencana penggusuran Kampung Dadap di Tangerang.
Dalam pertemuan tersebut, dari pihak Ombudsmen hadir Komisionernya Ahmad Alamsyah Saragih. Sementara dari pihak Pemkab Tanggerang hadir Bupati Ahmed Zaki Iskandar beserta jajarannya, dan ada puluhan orang dari pihak warga Kampung Baru Dadap.
Berbarengan dengan pertemuan tersebut ada puluhan dari Warga Kampung Baru Dadap yang melakukan aksi demo menolak penggusuran di depan Gedung Ombudsmen. Mereka meminta kepada Bupati Tangerang untuk tidak melanjutkan rencananya tersebut.
"Kami tidak mau digusur, kami minta pemwrintah tidak sewenang-sewenang dalam menggusur kami, utu adalah tanah nenek moyang kami, kami sudah hidup layak di sana," kata Warga dadap di depang Gedung Ombudsmen Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat(20/5/2016).
Dalam pembukaan pertemuan tersebut, Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan bahwa pemanggilan Bupati Tangerang dan warga untuk mengklarifikasi rencana penggusuran kawasan Dadap. Selain itu, pihaknya juga bakal membeberkan hasil investigasi terkait rencana penggusuran di kawasan yang juga terkenal tempat lokalisasi.
Melalui surat nomor: 461/ORI-SRT/V/2016 Ombudsman memanggil Ahmed Zaki beserta Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Kepala Kepolisian Resor Metro Kota Tangerang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Seperti diketahui, upaya penggusuran kawasan Dadap sendiri telah mendapat penolakan keras dari warga. Bahkan sempat terjadi bentrokan antar warga dengan aparat kepolisian saat langkah penggusuran dilakukan, Selasa 10 Mei 2016 lalu.
Warga di kampung nelayan itu menuding Bupati Ahmed Zaki tak pernah melibatkan mereka dalam rencana penggusuran. Pasalnya, jika tetap dilakukan penggusuran 3.000 jiwa warga Dadap akan kehilangan 418 bangunan tempat tinggal.
Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan penutupan dan penertiban lokalisasi Dadap serta kampung nelayan Dadap, 23 Mei mendatang. Sebanyak 387 kepala keluarga dan 418 bangunan akan tergusur.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April