Suara.com - Saat ini, banyak barang bukti berbagai kasus korupsi yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Di antaranya mobil-mobil mewah yang terindikasi didapat dari hasil gratifikasi.
"Iya kalau bicara mobil yang disita banyak mas," kata Biro Humas KPK Ipi Maryati Kuding, Kamis (26/5/2016).
Namun, Ipi tidak dapat merinci semua mobil mewah yang telah disita KPK.
Sebab, kata dia, datanya selalu berubah dari awal penyidikan, proses penuntutan sampai setelah pengadilan memutuskan kasusnya.
"Kalau proses penyidikan soal penyitaan bisa berubah, bertambah atau berkurang hingga sampai proses penuntutan. Kalau sitaan itu datanya belum fix, bisa berubah sampai proses perkaranya itu inkrah," katanya.
Ipi mengatakan sebagian barang sitaan tersebut hasil operasi KPK sendiri, sebagian lagi pengembalian dari pejabat secara sukarela karena tak mau tersangkut kasus gratifikasi.
"Ada beberapa (yang diserahkan sendiri), kalau kami menyita itu kan pasti ada berita acaranya. Kami sita dari siapa, terkait apa," kata dia.
Ipi mengatakan barang sitaan tersebut akan dikembalikan kalau terbukti bukan hasil korupsi.
"Kalau barang sitaan dalam hal ini tidak terkait dengan tindak pidana bisa saja dikembalikan," kata dia.
Sebaliknya, kalau terbukti hasil kejahatan, barang bukti akan dilelang ke publik. Hasil lelang nantinya akan diumumkan berdasarkan laporan tahunan di lembaga antirasuah.
"Nah kalau hasil barang yang disita, kemudian dilelang itu kan menunggu inkrah, prosesnya. Itu nantinya bisa diambil di laporan tahunannya KPK," katanya.
Saat ini, di halaman parkir KPK, masih ada beberapa barang sitaan dari Bupati Subang Ojang Sohandi yang telah menjadi tersangka kasus suap jaksa penuntut umum yang menangani perkara kasus anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tahun 2014. Di antaranya merek Nissan Navara bernomor polisi D 8025 EK.
Namun, sebagian barang sitaan tidak semuanya ditaruh di halaman parkir KPK, mengingat kapasitas ruangnya terbatas. Kendaraan yang diamankan dari Ojang yang lainn, antara lain dua mobil Toyota Vellfire, dua mobil Jeep Rubicon, satu mobil Totoya Camry, satu mobil Mazda CX5, satu motor Harley Davidson, satu motor Yamaha Trail, dan satu motor Yamaha ATV.
Halaman parkir KPK juga pernah dipenuhi mobil-mobil mewah hasil disita dari adik kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardana. Di antaranya, Lamborghini Aventador, Nissan GTR warna putih bernomor B 888 GAW, Ferrari berwarna merah B 888 GIF, Rolls Royce hitam dan Bentley warna hitam.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya