Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaka Purnama (Ahok) sedang mempersiapkan sistem pemerintahan dan anggaran yang transparan sehingga kalau nanti kalah di pilkada 2017-2022, penerusnya tinggal melanjutkan.
"Yang penting saya harus siap-siap sampai Oktober 2017 apabila saya selesai di sini. Makannya saya mau siapkan penganggaran sistem template kita penganggaran sistem RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/5/2016).
Ahok ingin semua kontribusi tambahan dari perusahaan swasta, termasuk dana corporate social reponsibility, terdaftar. Dengan demikian, tidak ada celah bagi gubernur penggantinya korupsi.
"Dimasukkan semua yang CSR juga harus dimasukkan ke rencana kita. Saya tak ingin kalau gubernur bukan saya terjadi penyelewengan ini bisa jadi kontribusi masalah, CSR masalah," kata Ahok.
"Kan kita nggak tahu siapa yang jadi gubernur. Ya mudah-mudahan yang pengganti saya jujur, bisa buktikan hartanya, transparan, semua proses transparan," Ahok menambahkan.
Ahok yakin penerusnya nanti sangat dimudahkan dengan sistem yang sedan disiapkan Ahok sekarang.
"Pasti tinggal ikut gampang banget, kita sudah siapkan semua. Tergantung anda mau tukar atau nggak pergubnya?" kata Ahok.
"Apa yang susah? Asalkan nggak berpihak, yang susah kalau kamu nggak bisa bangun pagi," Ahok menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung