Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan menuruti keinginan segelintir ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang meminta sistem pelaporan kinerja mereka yang harus melalaui aplikasi Qlue itu dihapus.
"Kamu mesti tahu cerita RT RW. RT RW kan meminta uang tiap bulan, kalau kamu minta uang ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya bagaimana? Sebagian RT RW cuma nyusun-nyusun. Saya cuma minta RT RW kan jadi pemerhati di bawah lurah," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/5/2016).
Ahok mempertanyakan puluhan orang yang kemarin menyambangi gedung DPRD DKI dan melaporkan keluhannya harus lapor ke Qlue sehari 3 kali apabila ingin tetap mendapat uang insentif.
"Yang nolak berapa orang sih? RT itu belasan puluhan ribu lho. Kalau cuma nolak berapa puluh orang kan, nah kalau kamu nggak sneng jadi RT RW ya berhenti dong nggak usah nyalon. Kenapa mesti lapor dprd?," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menduga sebagaian ketua RT/RW yang melakukan protes karena mereka tidak mau mempertanggungjawabkan uang yang diberikan setiap bulannya.
"Kamu tidak mau mengisi Qlue, artinya terjemahannya saya ini (dia) nggak mau tnggung jawab atas uang yang saya minta. Kalau kamu mau jadi RT RW, kamu nggak mau lapor Qlue, boleh nggak? Boleh saja. Nggak dapat uang, sederhana kan?," jelas Ahok.
Diketahui, kemarin siang, puluhan perwakilan ketua RT/RW di Jakarta mengadukan kebijakan Ahok soal laporan Qlue apabila mereka ingin tetap mendapatkan 'gaji'. Hal itu dilaporkan ke Komisi A DPRD DKI Jakarta. Mereka mengeluh apabila dalam laporan tak memenuhi tareget uang insentifnya berkurang.
Kebijakan untuk setiap ketua RT/RW melapor ke Qlue diatur dalam SK Gubernur Nomor 903 tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Serta, Pergub 168 tahun 2014 tentang Pedoman RT RW DKI Jakarta.
Setiap ketua RT yang kerjanya produktif bisa mendapatkan uang insentif sebulan Rp975 ribu dan untuk RW Rp1,2 juta. Sebagai bentuk pertanggungjawaban uang tersebut mereka diminta untuk melaporkan kinerjanya ke Qlue minimal sehari 3 kali.
Berita Terkait
-
Disindir "Kepedean," Ahok Bilang Pilkada Bukan Soal Menang Kalah
-
Dibela Akun @kurawa, Ahok Mengaku Sama Sekali Tak Mengenalnya
-
Terima Tantangan Ketua RT dan RW, Ahok: Jadi Mau Ribut Nih?
-
Ahok Tantang Ketua RT dan RW yang Ancam Mundur Gara-gara Qlue
-
Ahok: Ketua RT/RW yang Marah Nggak Mau Lapor Qlue Itu Oknum
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf