Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan menuruti keinginan segelintir ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang meminta sistem pelaporan kinerja mereka yang harus melalaui aplikasi Qlue itu dihapus.
"Kamu mesti tahu cerita RT RW. RT RW kan meminta uang tiap bulan, kalau kamu minta uang ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya bagaimana? Sebagian RT RW cuma nyusun-nyusun. Saya cuma minta RT RW kan jadi pemerhati di bawah lurah," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/5/2016).
Ahok mempertanyakan puluhan orang yang kemarin menyambangi gedung DPRD DKI dan melaporkan keluhannya harus lapor ke Qlue sehari 3 kali apabila ingin tetap mendapat uang insentif.
"Yang nolak berapa orang sih? RT itu belasan puluhan ribu lho. Kalau cuma nolak berapa puluh orang kan, nah kalau kamu nggak sneng jadi RT RW ya berhenti dong nggak usah nyalon. Kenapa mesti lapor dprd?," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menduga sebagaian ketua RT/RW yang melakukan protes karena mereka tidak mau mempertanggungjawabkan uang yang diberikan setiap bulannya.
"Kamu tidak mau mengisi Qlue, artinya terjemahannya saya ini (dia) nggak mau tnggung jawab atas uang yang saya minta. Kalau kamu mau jadi RT RW, kamu nggak mau lapor Qlue, boleh nggak? Boleh saja. Nggak dapat uang, sederhana kan?," jelas Ahok.
Diketahui, kemarin siang, puluhan perwakilan ketua RT/RW di Jakarta mengadukan kebijakan Ahok soal laporan Qlue apabila mereka ingin tetap mendapatkan 'gaji'. Hal itu dilaporkan ke Komisi A DPRD DKI Jakarta. Mereka mengeluh apabila dalam laporan tak memenuhi tareget uang insentifnya berkurang.
Kebijakan untuk setiap ketua RT/RW melapor ke Qlue diatur dalam SK Gubernur Nomor 903 tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Serta, Pergub 168 tahun 2014 tentang Pedoman RT RW DKI Jakarta.
Setiap ketua RT yang kerjanya produktif bisa mendapatkan uang insentif sebulan Rp975 ribu dan untuk RW Rp1,2 juta. Sebagai bentuk pertanggungjawaban uang tersebut mereka diminta untuk melaporkan kinerjanya ke Qlue minimal sehari 3 kali.
Berita Terkait
-
Disindir "Kepedean," Ahok Bilang Pilkada Bukan Soal Menang Kalah
-
Dibela Akun @kurawa, Ahok Mengaku Sama Sekali Tak Mengenalnya
-
Terima Tantangan Ketua RT dan RW, Ahok: Jadi Mau Ribut Nih?
-
Ahok Tantang Ketua RT dan RW yang Ancam Mundur Gara-gara Qlue
-
Ahok: Ketua RT/RW yang Marah Nggak Mau Lapor Qlue Itu Oknum
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Implementasi 'Menambang dengan Hati', NHM Sukses Fasilitasi Operasi Jantung Warga Doro di Jakarta
-
Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
-
Polda Jabar Libatkan Ahli Kejiwaan untuk Dalami Kondisi Psikologis Taufik Hidayat
-
Realita Pahit Dunia Kerja: Antrean 2 Km di Malaysia dan Bayang-Bayang PHK di Indonesia
-
Berkat Jejak Transaksi Daring, Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung Ditangkap
-
Segera Hadir, Film Sekolah Rakyat Angkat Kisah Dramatis dari Kehidupan Nyata
-
SDA Terus Dicuri, Prabowo: TNI AL dan Bea Cukai Sudah Dikerahkan, Masih Saja Bocor!
-
Rugi Terus, Prabowo Bakal Tutup 800 Perusahaan Pelat Merah untuk Berhemat
-
Jakarta Darurat Kabel Semrawut: Pelajar Tewas, Perda Mangkrak, Legislator Tuntut Sanksi Operator
-
UU Peradilan Militer Jadi Tameng Impunitas TNI! Aktivis Desak Reformasi Total