Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan menuruti keinginan segelintir ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang meminta sistem pelaporan kinerja mereka yang harus melalaui aplikasi Qlue itu dihapus.
"Kamu mesti tahu cerita RT RW. RT RW kan meminta uang tiap bulan, kalau kamu minta uang ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya bagaimana? Sebagian RT RW cuma nyusun-nyusun. Saya cuma minta RT RW kan jadi pemerhati di bawah lurah," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/5/2016).
Ahok mempertanyakan puluhan orang yang kemarin menyambangi gedung DPRD DKI dan melaporkan keluhannya harus lapor ke Qlue sehari 3 kali apabila ingin tetap mendapat uang insentif.
"Yang nolak berapa orang sih? RT itu belasan puluhan ribu lho. Kalau cuma nolak berapa puluh orang kan, nah kalau kamu nggak sneng jadi RT RW ya berhenti dong nggak usah nyalon. Kenapa mesti lapor dprd?," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menduga sebagaian ketua RT/RW yang melakukan protes karena mereka tidak mau mempertanggungjawabkan uang yang diberikan setiap bulannya.
"Kamu tidak mau mengisi Qlue, artinya terjemahannya saya ini (dia) nggak mau tnggung jawab atas uang yang saya minta. Kalau kamu mau jadi RT RW, kamu nggak mau lapor Qlue, boleh nggak? Boleh saja. Nggak dapat uang, sederhana kan?," jelas Ahok.
Diketahui, kemarin siang, puluhan perwakilan ketua RT/RW di Jakarta mengadukan kebijakan Ahok soal laporan Qlue apabila mereka ingin tetap mendapatkan 'gaji'. Hal itu dilaporkan ke Komisi A DPRD DKI Jakarta. Mereka mengeluh apabila dalam laporan tak memenuhi tareget uang insentifnya berkurang.
Kebijakan untuk setiap ketua RT/RW melapor ke Qlue diatur dalam SK Gubernur Nomor 903 tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Serta, Pergub 168 tahun 2014 tentang Pedoman RT RW DKI Jakarta.
Setiap ketua RT yang kerjanya produktif bisa mendapatkan uang insentif sebulan Rp975 ribu dan untuk RW Rp1,2 juta. Sebagai bentuk pertanggungjawaban uang tersebut mereka diminta untuk melaporkan kinerjanya ke Qlue minimal sehari 3 kali.
Berita Terkait
-
Disindir "Kepedean," Ahok Bilang Pilkada Bukan Soal Menang Kalah
-
Dibela Akun @kurawa, Ahok Mengaku Sama Sekali Tak Mengenalnya
-
Terima Tantangan Ketua RT dan RW, Ahok: Jadi Mau Ribut Nih?
-
Ahok Tantang Ketua RT dan RW yang Ancam Mundur Gara-gara Qlue
-
Ahok: Ketua RT/RW yang Marah Nggak Mau Lapor Qlue Itu Oknum
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Riwayat Pendidikan Gibran di KPU Jadi Sorotan, Masa SMA Ditempuh 5 Tahun
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
Siswi MTS Cipayung Gantung Diri Akibat Bullying, Menteri PPPA: Anak Butuh Ruang Aman untuk Curhat
-
5 Fakta Dugaan Skandal Panas Irjen Krishna Murti dan Kompol Anggraini Berujung Mutasi Jabatan
-
Ribuan Siswa Keracunan MBG, Warganet Usul Tim BGN Berisi Purnawirawan TNI Diganti Alumni MasterChef
-
Detik-detik Mengerikan Transjakarta Hantam Deretan Kios di Jaktim: Sejumlah Pemotor Ikut Terseret!
-
Serukan Green Policy Lawan Krisis Ekologi, Rocky Gerung: Sejarah Selalu Berpihak ke Kaum Muda
-
Kunto Aji Soroti Kualitas Makanan Bergizi Gratis dari 2 Tempat Berbeda: Kok Timpang Gini?
-
Rekam Jejak Sri Mulyani Keras Kritik BJ Habibie, Kinerjanya Jadi Menteri Tak Sesuai Omongan?
-
Pajak Kendaraan di RI Lebih Mahal dari Malaysia, DPRD DKI Janji Evaluasi Aturan Progresif di Jakarta