Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham, diperiksa Badan Reserse dan Kriminal Polri, Kamis (30/4). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Partai Golkar mengumumkan nama-nama kepengurusan masa bakti 2016-2019. Sejumlah nama bermasalah, masih tertulis dalam kepengurusan partai yang dipimpin oleh Setya Novanto. Ada 119 nama untuk kepengurusan harian dari 247 total kepengurusan.
Nama-nama yang bermasalah itu, di antaranya, Ketua Harian Nurdin Halid yang merupakan terpidana kasus impor gula ilegal dan beras Vietnam, Ketua DPP Golkar Bidang Pemuda dan Olah Raga Fahd El Fouz yang merupakan terpidana korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah/DPID.
Kemudian, Ketua Pemenang Pemilu Wilayah Jawa Timur Sigit Haryo Wibisono yang merupakan terpidana kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, serta Ketua Kordinator Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Ahmad Hidayat Muis yang merupakan tersangka kasus korupsi pembangunan Masjid Raya Sanan, di Sula, Maluku.
Sementara itu, nama Yahya Zaini yang sebelumnya ditulis sebagai Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik, kini tidak ada lagi. Mantan anggota DPR itu sebelumnya pernah tersangkut skandal video porno pada 2006 bersama artis dangdut Maria Eva.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, masuknya nama-nama yang bermasalah ini merupakan keputusan tim formatur. Dia mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah memutskan bahwa siapapun yang telah menjalani hukuman dari proses hukum yang ada, itu secara serta merta bisa mengikuti proses politik, termasuk Pilkada, Pileg, Pilpres dan posisi lainya.
"Tidak ada masalah bagi teman-teman yang sudah menjalani hukuman yang sudah lewat. Dengan keputusan MK maka itu bisa berjalan," kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (30/5/2016).
Salah satu nama yang bermasalah, Fahd, mengatakan dirinya siap menjalankan tugas di posisinya ini. Menurutnya, kejahatan masa lalunya sudah selesai dan tidak perlu dipermasalahkan alagi.
"Itu sudah selesai masalah saya. Apalagi masalah saya?" ujar dia.
Komentar
Berita Terkait
-
MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
-
Golkar Usul Pengendalian Medsos Lewat SIM Card, Bukan Batasi Akun
-
Benarkah Puteri Komarudin Jadi Menpora? Misbakhun: Mudah-mudahan Jadi Berkah
-
Anak Ade Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo? Idrus Marham Ngarep Kader Golkar Isi Kursi Menpora Lagi
-
Raffi Ahmad vs Politisi Senayan di Bursa Menpora? Sosok Ini Beri Jawaban
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!