Kiki Syahnakri Setuju Rekonsiliasi 65, Tapi Ada Syaratnya

Suara.com - Ketua simposium nasional bertema Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, mengatakan setuju adanya rekonsiliasi terkait peristiwa tahun 1965. Namun, katanya, harus berimbang.

"Kami juga setuju kok rekonsiliasi, tapi rekonsiliasi yang berimbang dong. Rekonsiliasi tidak hanya versi sepihak. Kami sangat mendukung rekonsiliasi," ujar Kiki di gedung Dewan Dakwah Indonesia, Kramat, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Simposium bertema Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi akan diselenggarakan di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Rabu (1/6/2016) dan Kamis (2/6/2016) nanti.

Simposium yang akan diselenggarakan Kiki dan kawan-kawan dimaksudkan untuk meluruskan simposium bertema Membedah Tragedi 1965 yang lebih dulu diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (18/4/2016) dan Selasa (19/4/2016). Kiki menilai simposium di Aryaduta berat sebelah.

"Kemudian saya lihat TOR-nya berat sebelah, wujudnya TOR-nya bersifat yudisial, pasti tidak akan kami terima dong kalau ujungnya ke sana ada minta maaf. Nanti dulu, saya minta TOR itu diubah dan pas kami sodorkan TOR kami ditolak panitia," kata dia.

Itu sebabnya, Kiki meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan jangan melaksanakan dulu rekomendasi yang dihasilkan simposium nasional di Aryaduta, sebelum mengetahui rekomendasi simposium di Balai Kartini.

"Pak Luhut sudah ke PPAD (Paguyuban Purnawirawan Angkatan Darat). Kami sudah minta agar rekomendasi yang sudah disampaikan itu harus ditahan dulu, menunggu rekomendasi yang kami buat. Nanti boleh kita padukan hasil akhir simposium, nanti itu digabungkan dengan rekomendasi kami. Kami siap dua panitia ini duduk satu meja berdialog, untuk finalisasi rekomendasi," katanya.

Kiki menambahkan simposium di Balai Kartini bertujuan untuk menyelamatkan Pancasila dan kesatuan NKRI dari bahaya laten PKI.

"Intinya yang kami lakukan adalah kita ingin menyelesaikan Pancasila, NKRI ini dari ancaman yang tidak jelas itu," kata dia.

Sebelumnya, Luhut juga mengatakan akan menunggu hasil simposium di Balai Kartini, lantas membandingkan rekomendasinya dengan simposium di Aryaduta.

"‎Kami tunggu, masih ada rekomendasi satu lagi dari simposium besok. Setelah itu baru kami bandingkan, kami bikin sendiri," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Luhut mengatakan tidak masalah kalau nanti rekomendasi kedua simposium untuk pemerintah ternyata berbeda.

Ketika ditanya lebih jauh mengenai isi rekomendasi simposium di Aryaduta yang diberikan kepada pemerintah, Luhut menolak menjelaskan secara halus.

"Ya belum elok saya buka, nanti nyontek.‎ Biar saja dulu independen. Kalau dapat (rekomendasi dari simposium antikomunis) paling Minggu ini, nanti kami satukan, laporkan kepada Presiden. Nanti keputusan akhir Presiden baru saya sampaikan," ujar dia.