Skandal Reklamasi Teluk Jakarta, Bos Podomoro Segera Disidang

KPK menyatakan berkas perkara dua tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tenang Rencana Tata Ruang dan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta sudah dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Kedua tersangka yaitu Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja dan anak buahnya, Trinanda Prihantoro.

"Hari ini ada pelimpahan berkas, barang bukti atas tersangka AWJ dan TPT dalam kasus suap pembahasan raperda reklamasi," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (30/5/2016).

Dengan demikian, sekarang tinggal menunggu jadwal sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan berkas tersangka Sanusi sampai sekarang belum dinyatakan lengkap.

 

 

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Ketika itu, dia masih menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari Personal Assistant PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Trinanda Prihantoro. Uang tersebut diduga titipan dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.

Ketiga orang ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan KPK terus mendalaminya.

Kasus dugaan penyuapan ini disinyalir untuk mempengaruhi proses pembahasan raperda tentang reklamasi. Ada tiga kewenangan pengembang yang diatur dalam rancangan. Yakni, keharusan menyerahkan fasilitas umum dan sosial, seperti jalan dan ruang terbuka hijau, kontribusi lima persen lahan, serta kontribusi tambahan sebesar 15 persen untuk menanggulangi dampak reklamasi.

Pengembang diduga keberatan dengan kontribusi tambahan 15 persen yang diatur di Pasal 110 Raperda Tata Ruang. Mereka pun melobi DPRD agar nilainya turun jadi lima persen.