Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan manfaat Kartu Jakarta One yang baru saja diluncurkan. Pemprov DKI dapat melakukan pengawasan terhadap warga yang menempati rumah susun, untuk mengantisipasi praktik oknum yang kerap melakukan praktik jual beli rusun.
"Kita nggak mungkin urus 10 juta penduduk menggunakan manual. Jadi dengan ini, keluar masuk rusun, rusun suka jual beli sewa," kata Ahok usai peluncuran Kartu Jakarta One di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).
Menurutnya kartu tersebut akan mencocokan identitas warga dan sidik jari warga yang benar-benar menempati rusun. Jadi, lanjut Ahok akan semua penghuni rusun yang tersebar di Jakarta akan mudah terdeteksi.
"Nah kita pakai kombinasi tempel kartu dan sidik jari, gitu nggak cocok nanti akan ada notifikasi ke kami.
Kalau dia masukkin itu rusun orang yang bukan pemilik, atau nyewain, tetangga akan laporin," kata Ahok. Selain dapat dipergunakan warga sebagai kartu identitas elektronik. kartu Jakarta One juga ditunjukkan agar warga bisa mengakses pelayanan seperti transportasi publik.
"Kartu ini akan bantu kami punya data bisa melayani dengan baik. Sama kaya bus, kamu naik dari jempol turun di kelingking, kamu tempel kan, naik turun, naik turun gratis deh," kata Ahok.
Menurut Ahok, kartu tersebut juga bisa memperlihatkan data warga yang telah menggunakan transportasi massal di Jakarta.
"Kamu nih naik bus sampe empat kali satu tujuan, kita bisa hitung berapa orang, jam berapa," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengatakan menghitung jumlah kendaraan umum yang mengangkut warga sehingga pemerintah bisa melihat armada transportasi mana yang kurang diminati warga.
"Jadi busnya mau ukuran besar, sedang, kecil, bisa kita atur sehingga tidak melakukan pemborosan buat DKI, jadi tau persis bus gandeng ini rugi narik jam segini, kenapa nggak ganti yang lebih kecil, nah ini yang kita butuhkan data seperti ini," kata Ahok.
Dia juga menambahkan melalui kartu tersebut Pemprov DKI bisa memberikan subsidi daging bagi warga pemegang Kartu Jakarta Pintar. Pemerintah, kata Ahok juga bisa mengontrol pembagian sembako kepada warga miskin.
"Kita bisa atur untuk kartu ini, misal contoh kita putuskan satu anak pemegang KJP boleh beli satu kilo daging sapi seharga Rp39ribu. Ya sudah, ini kartu mengontrol hanya satu kilo," kata dia.
Lebih lanjut, Ahok juga mengatakan jika pemerintah masih memprioritaskan penyaluran Kartu Jakarta One kepada warga pemegang KJP yang menempati rusun.
"Ini bertahap, kita akan produksi terus, sekarang kita punya KJP dan rumah susun, itu dulu target yg kita selesain," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
-
'Biar Kapok': DPR Desak Polisi Beri Efek Jera ke Youtuber Resbob Penghina Sunda dan Bobotoh
-
Bareskrim Bersiap Umumkan Tersangka Banjir Sumut, Nama Korporasi Mencuat
-
Satgas PKH Telah Identifikasi Perbuatan Pidana Terkait Bencana Longsor dan Banjir Bandang Sumatera
-
Buka-bukaan di KPK, Zarof Ricar Ngaku Beri Info Baru soal Aliran Uang dalam Kasus Hasbi Hasan
-
Prabowo Minta Maaf, Pemulihan Bencana Sumatra Tak Bisa Cepat: Butuh Waktu Hingga 3 Bulan