Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan sikap partainya akan menjadi pengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo sampai tahun tahun 2019. Demokrat, katanya, sudah menyatakan diri sebagai partai non blok, meskipun tren partai sekarang menjadi pendukung kabinet.
"Kami akan bersikap seperti ini sampai 2019," kata Syarief di DPR, Senin (13/6/2016).
Syarief tidak mempermasalahkan sikap partai politik yang berubah haluan, dari di luar pemerintahan menjadi pendukung pemerintah. Misalnya, PPP, PAN, dan Golkar.
Anggota Komisi I yakin dengan sikap Demokrat yang memilih berada di luar pemerintah akan dapat memberikan masukan kepada pemerintah secara jernih.
"Kami akan non blok, sendirian nggak ada masalah. Karena akan lebih jernih dan kita bisa memberikan masukan dengan baik,"ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik pemerintahan Jokowi. Ada tujuh poin yang menjadi pantauan Yudhoyono yaitu masalah perekonomian, sosial, keadilan, kedaulatan partai politik, TNI dan Polri, gerakan komunisme, dan peran pers.
"Jadi itulah pujian dan kritikan. Itulah fungsi Partai Demokrat. Kita nggak bermain di pemerintahan. Apa yang kurang kita berikan masukan, apa yang bagus kita hargai," kata Syarief.
"Kami akan bersikap seperti ini sampai 2019," kata Syarief di DPR, Senin (13/6/2016).
Syarief tidak mempermasalahkan sikap partai politik yang berubah haluan, dari di luar pemerintahan menjadi pendukung pemerintah. Misalnya, PPP, PAN, dan Golkar.
Anggota Komisi I yakin dengan sikap Demokrat yang memilih berada di luar pemerintah akan dapat memberikan masukan kepada pemerintah secara jernih.
"Kami akan non blok, sendirian nggak ada masalah. Karena akan lebih jernih dan kita bisa memberikan masukan dengan baik,"ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik pemerintahan Jokowi. Ada tujuh poin yang menjadi pantauan Yudhoyono yaitu masalah perekonomian, sosial, keadilan, kedaulatan partai politik, TNI dan Polri, gerakan komunisme, dan peran pers.
"Jadi itulah pujian dan kritikan. Itulah fungsi Partai Demokrat. Kita nggak bermain di pemerintahan. Apa yang kurang kita berikan masukan, apa yang bagus kita hargai," kata Syarief.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang
-
BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel
-
Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI
-
Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas
-
Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030