Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Jakarta, Kamis (9/6). [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi kembali diperiksa oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa(14/6/2016). Atas panggilan tersebut, Prasetyo pun sudah memenuhinya dengan mendatangi Gedung KPK.
Saat tiba di Gedung KPK, dia tidak berbicara banyak. Tetapi sepertinya dengan berkali-kalinya diperiksa oleh KPK, Pras sapaan Prasetyo sudah mulai merasa tidak nyaman. Hal itu disampaikannya, saat ditanya terkait dirinya selalu diperiksa oleh KPK.
"Iya nih melanjutkan yang kemarin, diperiksa untuk Sanusi(Mohamad Sanusi), " kata Pras di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pada pemeeiksaannya kali ini, dirinya akan ditanyakan terkait sadapan tentang pembahasan reklamasi. Dimana, sebelumnya beradar informasi bahwa ada sadapan yang dilakukan oleh KPK terhadap percakapan Mohamad Sanusi dengan Sunny Tanuwijaya, asisten Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"(Ada yang kurang?) Masalah sadapan," kata Politisi PDI Perjuangan sambil masuk ke dalam Gedung KPK.
Dalam kasus terkait pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentan Rencana Tata Ruang dan Kawasan strategis tersebut, KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah, Mantan Ketua Komsi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land, dan Karyawan PT. APL, Trinanda Prihantoro. Namun, saat ini KPK sudah melimpahkan berkas Ariesman dan Trinanda ke tahap dua. Sementara berkas dan status perkara Sanusi hingga saat ini masih terus dikembangkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Bentrok Agenda Penting: Dipanggil KPK, Dirjen Haji Hilman Latief Justru Muncul di DPR
-
Angkat Eks Jubir Anies hingga Prasetyo Edi Jadi Pentolan BUMD, Pramono Ungkap Alasannya
-
Gendong Pramono-Rano di Pilkada DKI 2024, Prasetyo Edi Marsudi Jabat Ketua Dewas PAM Jaya
-
'Ada Apa dengan Beathor?' Politisi PDIP Pertanyakan Motif di Balik Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi
-
Gagal Diperiksa KPK Hari Ini, Yasonna Laoly Minta Penjadwalan Ulang
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
5 Hasil Audiensi Guru Madrasah dengan DPR: 630 Ribu Kuota P3K hingga TPG Cair Bulanan
-
Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK, Gus Ipul: Agar Lebih Tepat Sasaran
-
Tak Boleh Ada Jeda Layanan, Menkes Pastikan Pasien Katastropik Tetap Dilayani
-
Tangis Haru Guru Madrasah Pecah di Depan DPR, Tuntutan TPG Bulanan dan Kuota P3K Disetujui
-
Datangi BPK soal Kasus Kuota Haji, Pihak Gus Yaqut Tegaskan Tak Ada Aliran Dana
-
Pemprov DKI Gandeng Petani Daerah Guna Penuhi Pasokan Beras Jakarta Jelang Ramadan
-
BPBD Bogor Evakuasi Mobil yang Terseret Banjir Bandang di Sentul
-
Diperiksa soal Kasus Penganiayaan Anggota Banser, Habib Bahar Bakal Ditahan?
-
Sentul Diterjang Banjir Bandang Rabu Sore, Longsor Ikut Tutup Jalan
-
Mensos Gus Ipul: Penataan PBI-JK Berbasis DTSEN Turunkan Inclusion Error