"Menurut saya kalau habis lebaran sangat riskan karena berdasarkan UU Kepolisian, hanya berlaku 20 hari. Yang kita khawatirkan itu karena minggu kejepit," kata Bambang di DPR, Senin (20/6/2016).
Karenanya, jika tidak segera ditindaklanjuti, Bambang takut surat dari Presiden Joko Widodo itu akan kadaluarsa dan tidak bisa diproses.
Bambang menerangkan, surat penunjukan Kapolri itu akan dibacakan dalam rapat paripurna hari ini. Setelah itu, surat itu akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk penunjukan pelaksanaan tugas ke Komisi III.
"Dengan penugasan itu, maka Komisi III akan rapat pleno jam 15.00 WIB untuk penetapan jadwal fit and proper test," kata Bambang.
Rencananya, besok Komisi III akan melakukan pemasangan iklan untuk mendapatkan masukan masyarakat sekalian uji publik, pada esok hari, Selasa (21/6/2016).
Kemudian Komisi III akan meminta rekam jejak calon kepada PPATK, KPK dan Kompolnas, pada hari yang sama. Sehingga, pada sorenya akan mengunjungi rumah calon sambil berbuka puasa.
"Kalau tahapan itu selesai. Maka Rabu (22/6/2016), jam 9.00 pagi kita sudah mulai fit n proper mendengar visi misi calon, mau dibawa kemana polri ke depan dan terpenting, pembenahan internal," kata Bambang.
Berita Terkait
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Kasus Kematian Janggal Arya Daru, Komisi III DPR Desak Polisi Buka Kembali Penyelidikan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum