Suara.com - Ratusan warga di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi, Jawa Barat, menghalau iringan truk pengangkut sampah milik DKI Jakarta yang hendak melakukan pembuangan di lokasi tersebut, Rabu (22/6/2016).
"Kami tidak terima kalau TPST Bantargebang diswakelola oleh Pemprov DKI karena tidak ada jaminan pemberian tiping fee untuk warga yang selama ini terkena imbau bau sampah," kata Wandi, koordinator warga.
Pantauan di lokasi melaporkan, ratusan warga menghadang truk sampah DKI tepat di depan gerbang masuk menuju TPST Bantargebang. Massa juga membentangkan spanduk penolakan swakelola TPST Bantargebang oleh DKI tepat di pagar dekat timbangan sampah.
Aksi itu digelar warga saat kuota timbangan telah mencapai batas maksimum pembuangan yakni 2.000 ton sekira pukul 10.00 WIB.
Puluhan truk tersebut dipaksa memutar balik kendaraannya untuk dipulangkan ke DKI. Para sopir truk tampak kebingungan saat massa menggeruduk timbangan sampah di gerbang TPST.
Sementara para kernet truk langsung turun dari kendaraan mereka untuk memandu truk berputar arah di jalan menuju TPST yang memiliki lebar sekira 15 meter itu.
"Sopir segera putar balik kendaraannya. Jangan masuk ke TPST Bantar Gebang," kata salah seorang warga sambil berteriak ke para sopir.
Wandi mengatakan, berdasarkan nota kesapahaman (MoU) antara DKI Jakarta dengan GTJ, bahwa per Januari 2016 jumlah sampah yang masuk ke TPST mencapai 2.000 ton per hari. Namun kenyatannya, jumlah sampah yang masuk mencapai 6.000-7.000 ton per hari.
"Aksi kami ini murni sebagai kontrol terhadap lingkungan sendiri, karena jumlah sampah yang masuk melebihi perjanjian sangat merugikan lingkungan kami," katanya.
Wandi mencontohkan, air tanah di lingkungan rumahnya sudah tercemar sampah. Warga terpaksa membeli air bersih sebesar Rp4.000 per galon untuk dikonsumsi atau keperluan memasak. Kondisi lingkungan itu diperparah dengan jumlah sampah yang melebihi perjanjian antara kedua belah pihak.
Hingga berita ini dibuat, ratusan orang masih berkumpul di mesin timbangan sampah di gerbang depan. Aksi itu mendapat pengawalan ketat dari Satpol PP, kepolisian dan TNI setempat. (Antara)
Berita Terkait
-
Memilih Pembalut yang Lebih Ramah Lingkungan, Ini yang Perlu Diketahui Perempuan
-
Belajar dari Nuanu: Bagaimana Kawasan Wisata Kurangi Sampah Sebelum Menumpuk di TPA?
-
Romantisasi Thrifting: Tren Hijau atau Eksploitasi Sampah?
-
Sering Dianggap Beban, Mengapa Pengelolaan Sampah Perlu Dianggap Sebagai Investasi?
-
Atasi Masalah Ini, Mahasiswa KKN Alternatif 104 UAD Sukseskan Program Bank Sampah di Sorosutan
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
Gunung Karangetang Erupsi, Lontarkan Material Bikin Langit Siau Membara
-
Tragedi Pantura Indramayu, Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Bertambah Jadi 10 Orang
-
Pikap Warkidi Dihantam Truk di Pantura Indramayu: 3 Penumpang Tewas, Belasan Orang Luka-Luka
-
Prabowo Kritik Teori Neolib: Katanya Kakayaan Menetes ke Bawah, Kalian Percaya?
-
Ketua Umum FKDT Apresiasi Langkah Presiden Redakan Polemik Kasus Febrie Adriansyah
-
Kebakaran Maut di Pulogadung, 3 Orang Tewas Saat Tidur Lelap
-
Prabowo Kecam Pemimpin Provokator Ajak Bakar-bakar: Saya Percaya Hukum Karma
-
Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja
-
Bukan Cuma Peluru, Pengungsi Papua Terancam Putus Sekolah dan Minim Medis
-
Sebut Tanggung Jawab Wapres, Bambang Pacul Dinilai 'Main-main' dengan Isu Papua