Suara.com - Ratusan warga di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi, Jawa Barat, menghalau iringan truk pengangkut sampah milik DKI Jakarta yang hendak melakukan pembuangan di lokasi tersebut, Rabu (22/6/2016).
"Kami tidak terima kalau TPST Bantargebang diswakelola oleh Pemprov DKI karena tidak ada jaminan pemberian tiping fee untuk warga yang selama ini terkena imbau bau sampah," kata Wandi, koordinator warga.
Pantauan di lokasi melaporkan, ratusan warga menghadang truk sampah DKI tepat di depan gerbang masuk menuju TPST Bantargebang. Massa juga membentangkan spanduk penolakan swakelola TPST Bantargebang oleh DKI tepat di pagar dekat timbangan sampah.
Aksi itu digelar warga saat kuota timbangan telah mencapai batas maksimum pembuangan yakni 2.000 ton sekira pukul 10.00 WIB.
Puluhan truk tersebut dipaksa memutar balik kendaraannya untuk dipulangkan ke DKI. Para sopir truk tampak kebingungan saat massa menggeruduk timbangan sampah di gerbang TPST.
Sementara para kernet truk langsung turun dari kendaraan mereka untuk memandu truk berputar arah di jalan menuju TPST yang memiliki lebar sekira 15 meter itu.
"Sopir segera putar balik kendaraannya. Jangan masuk ke TPST Bantar Gebang," kata salah seorang warga sambil berteriak ke para sopir.
Wandi mengatakan, berdasarkan nota kesapahaman (MoU) antara DKI Jakarta dengan GTJ, bahwa per Januari 2016 jumlah sampah yang masuk ke TPST mencapai 2.000 ton per hari. Namun kenyatannya, jumlah sampah yang masuk mencapai 6.000-7.000 ton per hari.
"Aksi kami ini murni sebagai kontrol terhadap lingkungan sendiri, karena jumlah sampah yang masuk melebihi perjanjian sangat merugikan lingkungan kami," katanya.
Wandi mencontohkan, air tanah di lingkungan rumahnya sudah tercemar sampah. Warga terpaksa membeli air bersih sebesar Rp4.000 per galon untuk dikonsumsi atau keperluan memasak. Kondisi lingkungan itu diperparah dengan jumlah sampah yang melebihi perjanjian antara kedua belah pihak.
Hingga berita ini dibuat, ratusan orang masih berkumpul di mesin timbangan sampah di gerbang depan. Aksi itu mendapat pengawalan ketat dari Satpol PP, kepolisian dan TNI setempat. (Antara)
Berita Terkait
-
DPRD DKI: Pasar Induk Kramat Jati Jadi 'Lapak' Pembuangan Sampah Ilegal
-
Apakah RI Hanya Jadi 'Tong Sampah' Pickup India? Ini Fakta Sebenarnya
-
Belajar dari China, Sampah Makanan MBG Berpotensi Jadi Biodiesel
-
Ngabubersih Bareng Trash Hero Yogyakarta, Fokus Kurangi Sampah dari Hulu
-
Di Balik Ramainya Takjil Ramadan, Ancaman Sampah Sekali Pakai Meningkat
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?