Suara.com - Siang tadi, Rabu (22/6/2016), lima orang mantan relawan komunitas Teman Ahok menggelar konferensi pers di Kafe Dua Nyonya, Cikini, Jakarta. Dalam konferensi pers tersebut, kelima eks Teman Ahok ini membeberkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Teman Ahok dalam proses pengumpulan KTP.
Salah satu kesalahan yang dibeberkan oleh kelima eks Teman Ahok ini adalah adanya manipulasi dalam proses pengumpulan salinan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyarankan agar Teman Ahok lebih transparan dalam mengelola organisasi beserta aktivitasnya.
"Itu kan dinamika perpolitikan, dinamika pengelolaan sebuah organisasi. Memang zamannya kan sekarang sudah transparan, tentu semuanya juga harus dikelola dengan baik, profesional, terukur dan transparan," kata Didik di gedung Nusantara I, kompleks DPR, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Didik mengaku bahwa dia sudah membaca berita terkait pengakuan kelima eks Teman Ahok tersebut.
"Memang saya dengar tadi juga di berita, bahwa ada yang kemudian menyampaikan "statement" yang berpandangan bahwa ada ketidaktransparanan di dalam penggunaan dana terkait dengan teman Ahok, sumbernya juga menurut yang bersangkutan kurang jelas," tutur Didik.
Menurut Didik, dalam politik hal seperti itu wajar-wajar saja terjadi. Namun, Didik mengingatkan bahwa segala sesuatu yang dikelola secara tidak jujur pasti akan membuahkan konsekuensi.
"Ya wajar saja, dinamika itu. Tentunya siapapun yang tergabung di dalam, di manapun, ketika menikmati sesuatu yang asal-usul nya juga tidak jelas bahkan disinyalir dari berbagai sumber yang tidak sah atau berbasis profit pasti akan berimplikasi pada hidupnya akan berimplikasi pada substansi hukum," kata Didik.
Lebih jauh lagi, kata Didik, jika transparansi tidak diberlakukan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
"Atau kemungkinan-kemungkinan potensi kasus-kasus yang lain di depan. Tentu apa yang disampaikan eks Teman Ahom itu salah satunya harus menjadi perhatian para penegak hukum," kata Didik.
Didik menyarankan kepada kedua belah pihak, baik eks Teman Ahok maupun Teman Ahok sendiri untuk menindak lanjiti perkara ini. Tujuannya, supaya diketahui siapa yang jujur dan siapa yang nggak jujur.
"Saya kira harus segera ditindaklanjuti. Apakah memang benar apa yang disampaikan yang bersangkutan betul-betul secara substansi ada muatan hukumnya, ataukah hanya sekedar informasi yang tidak dipertanggungjawabkan," kata Didik.
Para mantan relawan Teman Ahok yang memberikan keterangan pers tersebut adalah Paulus Romindo, penanggung jawab Kelurahan Kamal, Jakarta Barat; Richard, penanggung jawab Kelurahan Kebon Kelapa Dua, Jakarta Barat; Khusnul Nurul, penanggung Kelurahan Jati Baru, Jakarta Pusat; Dodi Hendaryadi, penanggung jawab Pinang Ranti, Jakarta Timur; dan Dela Novianti.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?