Dua Kali Dicegat Massa Marah, Ahok: Pakai Cara Preman Negara Ini

Suara.com - Ketika Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hendak meresmikan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (23/6/2016), dia ditolak ratusan warga. Kendati demikian, Ahok tetap meneruskan perjalanan dan menyelesaikan agenda peresmian.

Menurut Ahok pengalaman diprotes warga bukan hanya kemarin saja selama dia memimpin Ibu Kota. Dulu, dia juga pernah diprotes ketika akan meresmikan RPTRA. 

"Dulu saya batal waktu itu (mau meresmikan RPTRA) karena tiba-tiba harus anter Pak Jokowi. Terus kasih ke wakil, sejak itu lah mereka ngomong, pokoknya kalau Ahok mau resmikan manapun nggak boleh, kecuali wakil. Memangnya siapa lu?" ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Ahok mengungkapkan sebelum berlangsung aksi penolakan, kemarin, Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi sudah mengusulkan kepada Ahok agar urung datang. Tetapi, Ahok tak peduli.

"Ya kan ini juga sama usulan dari wali kota semua. (Dia bilang) lebih baik bapak nggak usah datang resmiin RPTRA. Saya bilang yang tanda tangan siapa? Saya, ya saya dong datang. Dia bilang ada massa," kata Ahok.

Ahok mengatakan akan tetap menjalankan tugas karena aparat keamanan tentu menjalankan tugas dengan baik.

"Ya saya bilang tanya polisinya. Massa kalau ada massa nggak boleh datang emang negara ini diatur oleh massa? Mau cara preman apa negara ini. Ya saya tetap datang polisi tanggungjawab dong," ujarnya.

Selain wali kota, kata Ahok, Satpol PP juga memberikan saran agar Ahok membatalkan acara peresmian RPTRA karena warga yang tinggal di kolong jalan tol Wiyoto Wiyono dan warga Penjaringan akan demo.

"Ya dia memang saranin (nggak usah dateng). Satpol PP juga begitu. Ini kan memang model-model gertak, gitu udah sering," kata Ahok.

Massa yang menolak kedatangan Ahok mengatasnamakan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Mereka sudah demonstrasi sebelum Ahok melewati Jalan Raya Bandengan, Penjaringan. Sebagian demonstran membawa spanduk-spanduk berisi protes kebijakan penggusuran.