Menanggapi kasus penggerebekan produksi vaksin palsu di Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengaku belum pernah mendapat laporan dari masyarakat terkait dampak dari suntik vaksin palsu tersebut.
"Memang kasus serupa pernah terjadi pada 2013 berdasarkan temuan BPOM, tapi sampai saat ini kami tidak pernah mendapat laporan adanya bayi yang terkena dampak vaksin palsu," ujar Menkes Nila pada temu media di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Meski belum dapat memastikan kandungan dari vaksin palsu, Menkes mengatakan jika vaksin berisi cairan infus atau campuran antibiotik, dampaknya tidak terlalu berat.
"Yang kami takutkan justru ada bahan bahan lain di vaksin palsu yang membahayakan, atau proses produksi yang tidak steril. Hal ini bisa memicu reaksi di kulit anak tersebut," imbuhnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Dra. Togi Junice Hutadjulu selaku Dir. Pengawasan Produksi Produk Terapetik BPOM mengatakan membutuhkan waktu beberapa hari lagi untuk menyimpulkan isi kandungan sampel vaksin palsu yang diberikan Bareskrim.
"Karena ini produk biologi kami memerlukan beberapa hari untuk pengujian sehingga hasil pengujian belum dapat disimpulkan," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu