Suara.com - Ketua Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Adian Napitupulu membantah tudingan lima mantan relawan Teman Ahok, yang menyebut Pospera di balik pengumpulan 1 juta KTP oleh relawan Teman Ahok. Pospera juga dituding merupakan salah satu organisasi sayap partai tertentu.
Adian menuturkan, Pospera merupakan perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam Perkumpulan Nasional aktivis 98 (Pena 98) dari berbagai wilayah dan berbagai anggota dari sejumlah partai yang pelindungnya merupakan Joko Widodo yang juga Presiden RI.
Teman Ahok merupakan relawan pendukung calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan maju pada pemilihan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
"Organisasi Pospera itu bukan underbow partai manapun. Dia berada di bawah Pena 98, isinya aktivis 98 dari berbagai wilayah dan berbagai anggota partai. Kalau Teman Ahok mengatakan itu, mereka salah," ujar Adian dalam jumpa pers di Bumi Pospera, Jalan Basuki Rachmat, Cipinang Muara, Jakarta, Sabtu (25/6/2016).
Tak hanya itu, Adian juga meminta Teman Ahok mencabut pernyataan terkait tudingan kepada Pospera
"Mereka harus klarifikasi dan mencabut penyataaan tersebut, kalau yang disampaikan itu harus yang benar. Yang dibilang Pospera itu sayap partai, itu nggak benar," ucapnya.
Lebih lanjut terkait pernyataan Teman Ahok yang menyebut bahwa dua dari lima Teman Ahok merupakan anggota Pospera, Adian membenarkan pernyataan tersebut. Namun ia menilai yang terpenting bagi Pospera apa yang disampaikan sesuai dengan fakta.
"Jangan lihat latar belakang orang suku, ras, organisasi, tapi lihat apa yang mereka sampaikan benar apa nggak. Selama pernyataan mereka benar kami dukung," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, lima mantan relawan Teman Ahok membongkar adanya permasalahan di balik pengumpulan 1 juta KTP oleh Teman Ahok, Adian mengaku pernah berdiskusi dengan dengan dua mantan Teman Ahok yakni Richard Sukarno dan Paulus Romindo yang juga anggota Pospera.
Dalam pertemuan tersebut dua mantan relawan Teman Ahok mengungkapkan adanya kecurangan dalam pengumpulan 1 juta KTP.
Berita Terkait
-
Adian Napitupulu Dorong Negara Tuntaskan Persoalan Petani Sebelum Mengejar Peningkatan Produksi
-
Adian Napitupulu Terima Buku Anotasi KUHAP, Ini Fungsinya
-
Habiburokhman dan Adian Napitupulu Reka Ulang Debat Legendaris 'Ada vs Gak Ada'
-
Adian Napitupulu Kecam Agresi AS-Israel ke Iran: Board of Peace atau Board of War?
-
PDIP Soroti Rencana Impor 105.000 Mobil Pickup dari India: Jangan Rugikan Pabrikan Dalam Negeri
Terpopuler
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- 5 Sepatu Lari Terbaik Harga Rp200 Ribuan, Nyaman Dipakai untuk Daily hingga Trail Run
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Pelatih Indonesia All Stars Minta Pemain Jangan Minder Saat Tantang Aston Villa
-
Promo RI: Belanja Kebutuhan Harian di Farmers Market dan Pasarina Dapet Diskon Besar!
-
Raih Opini WTP BPK, Purbaya Klaim Jadi Bukti Fiskal Sehat
-
Mendiktisaintek Didesak Tindak Lanjuti Rekomendasi Irjen soal Dugaan Plagiasi Guru Besar Unsoed
-
Bayar Cicilan Kendaraan Pakai BRImo Bisa Dapat Cashback 10 Persen, Cek Syaratnya!
-
Bea Cukai Ungkap Penerimaan Negara dari Ekspor Sawit Pangkalan Bun Tembus Rp 1,74 Triliun
-
Sempat Sulitkan Timnas Indonesia, John Herdman Angkat Topi Buat Timor Leste
-
Investasi Rp1 Triliun, Jakarta Kembangkan Kawasan Peternakan Sapi Terintegrasi di Banten
-
Di Balik Kemenangan Gugatan MBG, Putusan MK Dinilai Sarat Kompromi Politik
-
Mahasiswa UGM Terangi Jalan Gelap Banyuwangi, Hadirkan Energi Bersih dan Ekonomi Sirkular