Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bekerja keras membenahi pengelolaan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kondisinya carut marut.
Ahok menilai pendataan aset pemerintah ketahuan tidak beres sejak Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta dipimpin oleh Endang Widjajanti. Itu sebabnya, Endang kemudian diganti oleh Heru Budi Hartono. Heru sekarang jadi calon pasangan Ahok untuk maju ke pilkada Jakarta periode 2017-2022 melalui jalur non partai.
"Waktu Bu Endang kan nggak beres, kan dulu kita ganti naikin Bu Endang supaya dia beresin. Bertahun-tahun nggak beres juga, makanya kita masukin Pak Heru," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/6/2016).
Setelah Heru menjabat, muncul lagi kasus Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta membeli tanah yang ternyata aset pemerintah sendiri sebesar Rp648 miliar pada 13 November 2015. Tanah seluas 4,6 hektare tersebut berada di Jalan Lingkar Luar Cengkareng. Pembelian tanah untuk pembangunan rumah susun tersebut merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada audit anggaran 2015 yang dibuka awal Juni 2016.
Ahok menilai Heru juga tidak menguasai masalah pengelolaan dan pendataan aset.
"Pak Heru kan nggak begitu ngerti," kata Ahok.
Saat ini, Ahok telah menarik dua orang dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk masuk ke BPKAD. Mereka diharapkan mampu membenahi pengelolaan aset pemerintah DKI.
"Kita tarik lagi dari BPK dua orang, BPKP satu orang nah sekarang mulai kita telusuri mulai ketahuan nih makanya aset kita banyak kita ambil balik buat bangun RPTRA sekarang," kata Ahok.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Perombakan Besar di MRT Jakarta: Pramono Anung Tunjuk Komisaris dan Direksi Baru, Heru Budi Hartono
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO