Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah akan jatuh pada hari Rabu (6/7), di Jakarta, Senin (4/7). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Baca 10 detik
Kementerian Agama memutuskan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah akan jatuh pada hari Rabu (4/7/2016). Keputusan ini berdasarkan sidang isbat yang diselenggarakan di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin (4/7/2016).
"Kita bersepakat bahwa tahun ini, 1 Syawal jatuh pada hari Rabu, 6 Juli," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dalam konferensi pers usai sidang isbat.
"Kita bersepakat bahwa tahun ini, 1 Syawal jatuh pada hari Rabu, 6 Juli," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dalam konferensi pers usai sidang isbat.
Keputusan ini diambil berdasarkan pemantauan hilal di 90 titik. Dari semua lokasi pengamatan tidak satu pun petugas yang melihat adanya hilal.
"Tidak ada satupun yang melihat hilal. Ini mengonfirmasi apa yang dipaparkan berdasarkan hitungan hisab," kata dia.
Menteri Agama mengatakan karena tak ada satupun yang melihat hilal atau posisinya masih di bawah ufuk, maka bulan Ramadan saat ini akan disempurnakan menjadi 30 hari.
"Dengan demikian besok kita masih puasa karena Ramadan jadi 30 hari sehingga 1 Syawal pada Rabu 6 Juli," kata dia.
Lukman mengatakan ketetapan ini telah disepakati bersama oleh peserta sidang isbat, seluruh pimpinan ormas Islam, tim rukyat, Kementerian Agama, perwakilan dubes, perwakilan negara sahabat, dan seluruh tamu undangan yang hadir di kantor Kemenag.
"Tidak ada satupun yang melihat hilal. Ini mengonfirmasi apa yang dipaparkan berdasarkan hitungan hisab," kata dia.
Menteri Agama mengatakan karena tak ada satupun yang melihat hilal atau posisinya masih di bawah ufuk, maka bulan Ramadan saat ini akan disempurnakan menjadi 30 hari.
"Dengan demikian besok kita masih puasa karena Ramadan jadi 30 hari sehingga 1 Syawal pada Rabu 6 Juli," kata dia.
Lukman mengatakan ketetapan ini telah disepakati bersama oleh peserta sidang isbat, seluruh pimpinan ormas Islam, tim rukyat, Kementerian Agama, perwakilan dubes, perwakilan negara sahabat, dan seluruh tamu undangan yang hadir di kantor Kemenag.
Komentar
Berita Terkait
-
LIVE: Idul Adha 2025 Ditetapkan! Pemerintah Umumkan Hasil Sidang Isbat Malam Ini
-
Kapan Idul Adha 2025? Ini Kata NU, Muhammadiyah dan Pemerintah
-
Pertamina Sukses Penuhi Lonjakan Permintaan Energi saat Ramadan dan Idul Fitri
-
Pulang ke Rumah Jokowi, Selvi Ananda Disentil usai Tampak Cuek ke Kerumunan Warga
-
KPK Ungkap Ada 606 Objek Gratifikasi Terkait Idul Fitri Senilai Rp 341 Juta, Ini Rinciannya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD