Suara.com - Menanggapi sikap massa Front Pembela Islam (FPI) yang menggelar takbir keliling tanpa mengindahkan aturan lalu lintas, Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat mengatakan bahwa mereka kurang sadar akan pentingnya taat berlalu lintas.
Hidayat mengaku menyaksikan sendiri, betapa banyak massa FPI yang ikut konvoi malam takbiran tanpa menggunakan helm. Padahal, pihak kepolisian sudah memberikan imbauan jauh-jauh hari.
"Saya lagi mantau. Sejauh ini cukup lancar, bagus. Terkait yang tidak pakai helm, itulah tingkat kesadaran massa harus ditingkatkan, yang pakai helm banyak, tapi banyak juga yang tidak. Imbauan kita terus lakukan," kata Hidayat, ditemui di Jalan MT Hariyono, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/7/2016).
Sejauh ini kata Hidayat, kesadaran hukum masyarakat perlu untuk ditingkatkan. Sebab yang terjadi, masyarakat hanya mengikuti aturan lalu lintas ketika sedang berhadapan dengan aparat, tapi setelah di luar pantauan aparat, mereka kembali melanggarnya.
"Kesadaran-kesadaran hukum yang harus ditingkatkan, ketika kita peringatkan dipakai, tapi lepas dari pantauan kita, ya dilepas lagi helmnya," kata Hidayat.
Hidayat melanjutkan, menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat butuh kesabaran yang ekstra. Padahal, apa yang dilakukan polisi adalah untuk kepentingan masyarakat.
"Memang harus sabar hadapi masayarakat, padahal apa yang dilakukan polisi untuk kepentingan mereka," kata Hidayat.
Padahal sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto menegaskan anggotanya akan menindak tegas konvoi takbir keliling yang tidak tertib aturan lalu lintas. Jika peserta takbir keliling tidak mau tertib, katanya, lebih baik jangan konvoi.
"Itu yang akan kita tindak, makanya orang yang melaksanakan takbiran keliling ini mereka harus mematuhi peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Kalau bertiga, nggak pakai helm, akan kita tindak tegas, sudah saya sampaikan pada jajaran, tindak tegas," kata Moechgiyarto.
"Kalau mereka tidak tertib, nggak usah lakukan takbiran, itu komit kita. Kalau memaksa menggunakan kendaraan bak terbuka, jumlahnya nggak boleh melebihi kapasitas," Moechgiyarto menambahkan.
Berita Terkait
-
FPI Wanti-Wanti Pemerintah Soal Siasat Uang Iuran Dewan Perdamaian Jadi Modal Invasi Gaza
-
FPI Ancam Polisikan Pandji Pragiwaksono Buntut Stand Up Komedi Mens Rea
-
Dianggap Menista Salat, Habib Rizieq Minta Netflix Hapus Konten Mens Rea
-
Di Reuni 212, Muncul Usulan 2 Desember Jadi Hari Ukhuwah dan Libur Nasional
-
Beda dari Tahun-Tahun Sebelumnya, Reuni Akbar 212 Bakal Digelar Usai Magrib
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT