Suara.com - Seorang Guru asal Deli Serdang, Sumatera Utara, Nelly Dona Elita Hutabarat (58) menggelar aksi di depan Istana Presiden, untuk meminta keadilan kepada pemerintah atas pembongkaran paksa rumah dinas yang beralamat di Jalan Irian, Sempali, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (13/7/2016). Pasalnya dirinya mengaku mengalami kerugian materi.
Dalam aksinya Nelly juga membawa foto-foto pembongkaran rumah dinasnya secara paksa.
Nelly mengatakan, sebelum menggelar aksi di Jakarta, dirinya telah menyurati dan menyambangi DPR pada Tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015, dirinya juga menyambangi Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun hanya Komnas HAM yang membalas suratnya.
"Saya tunggu nggak ada yang balas, Kemenkumham yang balas sama Komnas Ham sama Mahkamah Agung. Makanya saya lapor ke Kemenkumham, sudah ditegor mediasi lewat Kakanwil provinsi tapi nggak ada juga hasilnya," ucapnya.
Lebih lanjut, Nelly menuturkan dirinya dan keluarga sempat menginap selama tiga hari tiga malam di atas tenis meja miliknya.
Selama tiga hari tiga malam dirinya juga mendapat bantuan dari tetangga untuk makan dan minum.
"Saat penggusuran saya dan keluarga sempat tidur diatas tenis meja. Untung ada tetangga jadi untuk makan dan pakaian dan lainnya dibantu tetangga," kata Nelly yang telah menjadi guru selama 36 tahun.
Ibu empat anak ini juga menceritakan pembongkaran paksa rumah dinas tersebut bermula dari penonaktifan SD Negeri 106159 Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, tempat dirinya mengajar.
Pembongkaran pada 24 November 2011 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Drs Sofian nomor 800/6921/SKR/2010 tertanggal 29 Juni 2010. Namun dalam pembongkaran rumah dinas terjadi pemaksaan oleh pihak Dispora dan Kepala Desa setempat.
"Tindakan tidak manusia dan tidak bermoral, bersama Kades Sampali pada saat pembongkaran itu tanggal 22 November 2011 diberikan surat dari kepala sekolah kepada saya supaya mengosongkan rumah,"ucapnya.
Kata Nelly, berdasarkan SK tersebut sebanyak 14 guru di SDN yang sama dimutasikan ke sekolah lain di kecamatan yang sama, Percut Sei Tuan. Sementara para murid dijadikan satu dengan tiga sekolah lainnya. Pasalnya pembongkaran rumah dinas dan penutupan SDN akan dijadikan pembangunan sekolah SMPN 6 Percut Sei Tuan.
"Katanya mau dijadikan sekolah dan rumah itu mau dijadikan ruang kelas baru," kata Nelly.
Selain itu Nelly menilai, dalam penggusuran secara paksa, dirinya kehilangan barang-barang yang ia miliki seperti Surat Keputusan pengangkatan menjadi guru, perhiasan dan sejumlah dokumen penting lainnya.
"Barang-barang saya dicampakkan begitu saja, SK dan perhiasan saya enggak ada. Saya dibuat macam binatang dan tidak ada harganya di hadapan mereka. Karena dari pembongkaran itu surat pengangkatan PNS juga hilang tidak tahu ke mana,"jelasnya.
Lebih lanjut, Nelly juga mempertanyakan pembongkaran tersebut tidak dilakukan oleh aparat satpol PP, namun dilakukan oleh kuli bangunan.
"Kenapa bukan Satpol PP. Ini orang suruhan mereka,"paparnya.
Oleh karena itu dirinya mengajukan proses hukum menggugat SK Dikpora tersebut. Berdasarkan PP 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.
Lebih lanjut, Nelly juga telah melaporkan pembongkaran paksa disertai dengan penganiayaan ke Polresta Deli Serdang pada Tahun 2011. Namun hingga kini laporan tersebut belum ditindaklanjuti.
"Saya lapor ke polisi, Polda. Polda melimpahkan ke Polresta. Kenapa diterima di polisi karena ada penganiayaan dari hasil visum,"jelasnya.
Dirinya berharap dengan menggelar aksi di depan Istana, dirinya bisa menemui Presiden Joko Widodo.
"Harapan saya bisa tuntas lah ini sudah tiga kali saya datang kemari. Tahun 2012 ke DPR RI, 2015 Setneg, Kemenkumham, Komnas, sama 2016 ke sini," imbuh Nelly.
Menurut pengamatan Suara.com, Nelly mengenakan seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menggelar aksinya. Ia membawa karton putih yang berisikan harapan Nelly setelah menjadi korban penggusuran secara paksa.
"Bapak Teten Masduki. Tolong saya pa, sudah lima tahun saya berjuang untuk keadilan. Saya guru tertindas dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya datang ke Jakarta ini, untuk bisa bertemu langsung dengan Pak Presiden. Harapan terakhir saya mewujudkan keadilan," jelas Nelly sambil membacakan tulisan yang dikalungkan di dadanya.
Berita Terkait
-
Kronologi Guru di Trenggalek Dihajar Keluarga Murid di Rumahnya, Berawal dari Sita HP Siswi di Kelas
-
Guru yang Menjadi Cermin: Keteladanan yang Membangun Karakter Siswa
-
Murka! DPR Desak Polisi Tak Pandang Bulu Usut Kasus Guru di Trenggalek Dianiaya Keluarga Murid
-
Guru Dianiaya Wali Murid Cuma Gara-gara Sita HP, DPR Murka: Martabat Pendidikan Diserang!
-
Tanggal Merah November 2025 Apakah Ada? Ini Daftar Hari Besar Nasional dan Liburnya
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran