Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra Roberth Rouw menilai kejahatan peredaran dan penggunaan vaksin palsu secara masif sama dengan genosida atau penghancurkan sebuah generasi.
Karenanya, dia meminta pelaku yang terkait dalam vaksin palsu ini diberi hukuman seberat-beratnya dan dijerat dengan pasal berlapis.
"Ini perbuatan yang sangat keji. Dan bila dibiarkan ini bisa terjadi genosida, artinya kita bisa kehilangan satu generasi," kata Roberth dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dan Kabareskrim Polri, Kamis (14/7/2016).
Dia juga mendesak kepada Satgas penanganan vaksin palsu dan BPOM untuk segera melakukan penelitian dan investigasi terhadap kasus vaksin palsu ini. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui peredarannya lantaran vaksin ini disebutkan sudah beredar di sembilan kota.
"Untuk menjawab kegelisahan vaksin palsu maka harus ada pemeriksaan menyeluruh di seluruh Indonesia dan tidak hanya di 9 provinsi saja. Libatkan Balai Besar POM di setiap provinsi untuk mengungkap peredaran ini. Sehingga, ada jawaban pemeriksaan di 34 provinsi dan bagaimana hasilnya," kata Roberth panjang lebar.
Dia juga mengatakan agar Satgas penanganan vaksin palsu kembali memeriksa anak-anak yang telah melakukan vaksinasi di rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan yang diduga menggunakan vaksin palsu. Pemeriksaan ulang ini dibutuhkan agar vaksinasi yang dilakukan tidak sia-sia.
"Kemenkes memiliki data lengkap anak-anak yang telah melakukan vaksinasi di rumah sakit, Puskesmas, atau Fasyankes lainnya yang diduga menggunakan vaksin palsu. Periksa dan ambil sample anak-anak itu, jangan sampai anak-anak itu menjadi korban," ujar Roberth.
Dia juga berharap pemerintah meminta maaf atas beredarnya vaksin palsu ini sejak 2003. Permintaan maaf ini, menurut Roberth, diperlukan agar ada pertanggungjawaban dari pihak pemerintah.
"Harus ada permohonan maaf dari pemerintah, bukan malah masyarakat dibiarkan begini saja. walau kita tahu Ibu (Nila F Moeloek, red) baru jadi menteri, tapi ini negara. Siapapun yang menjadi pemimpin harus bertanggungjawab bagi negara," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?