Presiden Joko Widodo blusukan di Kampung Kongsen, RT 1, RW 10, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Senin (4/7/2016) [suara.com/Erick Tanjung]
Presiden Joko Widodo meninjau praktik vaksinasi terhadap bayi di Puskesmas Ciracas, Jalan Cibubur I, RT 003/01, Jakarta Timur, Senin (18/7/2016). Selain itu Jokowi juga meninjau ke Rumah Sakit Umum Ciracas, Jalan Lapangan Tembak Cibubur, Nomor 1, Ciracas.
Presiden Jokowi meninjau proses vaksinasi terhadap anak didampingi Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek dan Ketua Satuaan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu, Dirjen. Kefarmasian dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang.
Pagi ini, selain menerima layanan kesehatan seperti biasa, Puskesmas Kecamatan Ciracas melaksanakan kegiatan imunisasi wajib bagi sejumlah anak yang telah terverifikasii pernah mendapatkan vaksin palsu di salah satu tempat praktik bidan di wilayah Ciracas.
Suara.com - Pada kesempatan ini, lebih kurang 26 anak dari 197 pasien Bidan E yang terindikasi mendapatkan vaksin palsu diminta kehadirannya untuk divaksinasi ulang di Puskesmas Ciracas. Sedangkan di RS Harapan Bunda lebih kurang 20 anak dan RSIA Sayang Bunda Bekasi 20 anak. Kegiatan imunisasi diawali dengan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu oleh dokter spesialis anak. Pelaksanaan imunisasi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah didampingi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
"Ini dilakukan bertahap, tentu tidak mungkin sekaligus. Kami dapat data dari Bareskrim dan ke depan bisa bertambah lagi," kata Menkes Nila.
Dia menjelaskan, Vaksin yang digunakan dalam kegiatan imunisasi wajib ini ada dua macam. Pertama vaksin DPT (Difteri Pertusis dan Anti Tetanus), HB (Hepatitis B) dan HiB (Haemophilus type B) atau yang lebih dikenal dengan sebutan vaksin pentavalen yang mempu memberikan kekebalan terhadap lima jenis penyakit.
Kedua, oral polio vaccine (OPV) yang mampu memberikan kekebalan terhadap penyakit polio. Vaksin pentavalen dan OPV tersebut merupakan vaksin yang termasuk ke dalam program nasional imunisasi dasar lengkap milik pemerintah.
"Kami akan memberikan imunisasi sesuai dengan memperhatikan janis vaksin palsu yang pernah didapatkan dan usia anak saat ini," ujar dia.
Sebelumnya proses pendataan telah dilakukan untuk memverifikasi data pasien yang terindikasi mendapatkan vaksin palsu. Setelah data terverifikasi, dilakukan pengecekan kembali dan dihubungi untuk melakukan imunisasi wajib. Keluarga yang sudah dihubungi diharapkan hadir untuk membawa anaknya guna mendapatkan vaksinasi kembali sesuai jadwal dan tempat yang telah diinformasikan.
"Satgas sudah mengontak via telpon kepada keluarga anak yang menerima vaksin palsu ini," tutur dia.
Komentar
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Hindari Overkapasitas Lapas, KUHP Nasional Tak Lagi Berorientasi pada Pidana Penjara
-
Kayu Hanyutan Banjir Disulap Jadi Rumah, UGM Tawarkan Huntara yang Lebih Manusiawi
-
Video Viral Badan Pesawat di Jalan Soetta, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan
-
Perpres Baru Bisnis dan HAM Masih Menunggu Teken Menko Airlangga
-
Rawan Roboh Selama Cuaca Ekstrem, Satpol PP DKI Jakarta Tertibkan 16 Reklame Berbahaya
-
Demo di Balai Kota, Buruh Jakarta Tagih Janji 'Manusiakan Pekerja' Lewat UMP Rp5,8 Juta