Suara.com - Pernyataan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Terorisme DPR RI Muhammad Syafii yang menyebut bahwa polisi adalah teroris yang sebenarnya di Poso, dan Santoso tidak dianggap sebagai teroris, sangat melukai perasaan aparat kepolisian yang sedang bertugas di daerah itu.
"Kami sangat menyesalkan pernyataan seperti itu. Polisi ada di Poso karena perintah negara dan menjalankan amanat undang-undang," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulteng AKBP Hari Suprapto yang dihubungi di Palu, Selasa malam (27/7/2016).
Polisi di Poso, kata Hari, merupakan representasi negara sehingga tidak mungkin polisi menyakiti masyarakat yang tidak bersalah.
"Jadi kalau Pak Muhammad Syafii menyebut bahwa polisi-lah teroris yang sebenarnya di Poso, ini sangat melukai perasaan ribuan polisi yang bertugas di sana," kata Hari.
Muhammad Syafii seperti dikutip sebuah harian di Kota Palu yang juga mengambil berita itu dari situs berita Republika Online, Selasa (26/7/2016), antara lain menyebutkan bahwa setelah Santoso tewas, suasana di Poso sangat aman. Itu karena polisi tak lagi di sana dan masyarakat di Poso tidak menganggap kelompok Santoso sebagai teroris.
Bagi masyarakat Poso, kata Syafii, teror sebenarnya datang dari aparat kepolisian sebab masyarakat di sana menyimpan dendam yang luar biasa kepada polisi akibat banyaknya aparat yang melakukan pelanggaran HAM berat.
Syafii juga menyebut bahwa jenazah Santoso disambut oleh ribuan orang dari berbagai kalangan di Poso bahkan mereka membawa tulisan selamat datang syuhada sementara di sisi lain, mereka menginginkan agar aparat kepolisian angkat kaki dari kota mereka.
Hari Suprapto membantah pernyataan-pernyataan Muhammad Syafii bahwa warga Poso tidak menginginkan polisi hadir di sana dan masyarakat menyimpan dendam pada polisi, padahal sebaliknya, masyarakat sangat senang dengan kehadiran polisi karena mereka merasa lebih aman dan tenteram untuk beraktivitas sehari-hari.
Ia juga membantah ada ribuan warga orang menyambut jenazah Santoso di Poso Pesisir dan membawa spanduk bertuliskan "selamat datang syuhada. Yang benar adalah warga yang menyambut itu hanya sekitar 150-an orang. Itupun kebanyakan mereka yang penasaran ingin melihat Santoso dan mereka yang merasa terancam bila tidak hadir di penguburan serta sebagian lagi petugas yang berpakaian preman.
"Warga yang betul-betul simpatisan Santoso yang hadir saat pemakaman paling-paling sekitar 50-an orang," ujarnya, "Spanduk bertuliskan selamat datang syuhada juga hanya ada satu yang diletakkan di kuburan."
Hari berharap semua pihak melihat dan memahami secara komprehensif persoalan di Poso sebelum memberikan pernyataan agar upaya-upaya bersama seluruh aparat keamanan dengan masyarakat untuk memelihara situasi Poso yang aman dan tenteram serta toleran akan sesegara mungkin mencapai hasil yang diinginkan.
Juru bicara Operasi Tinombala Poso itu juga mengharapkan peran serta media untuk memberitakan hal-hal yang konstruktif mengenai kehadiran aparat Polri dan TNI untuk menumpas gerakan terorisme di Poso.
"Saya kira, wartawan dengan kebebasannya yang dilindungi UU dan kode etik jurnalistik memiliki tugas serta tanggung jawab yang sama dengan polisi dan aparat negara lainnya yakni melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sehingga terorisme dan pelaku teror seyogianya menjadi musuh bersama," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Cegah Penjarahan Terulang, Komisi XIII Dorong Kemenkum Perbanyak Program Sadar Hukum untuk Rakyat
-
Niat Mulia Bobon Santoso, Rela Jual Aset di Bali Seharga Rp5 Miliar Demi Bangun Sekolah di Papua
-
Udang Beku RI Ditarik AS Karena Diduga Tercemar Radioaktif, Mendag Busan Mengakui
-
E-Commerce RI Dikuasai 4 Raksasa, Menko Airlangga Minta Mendag Perhatikan Platform Kecil
-
2 Ribu Nasi Padang Buat Massa Aksi Jadi Bukti 'Rakyat Jaga Rakyat' Versi Bobon Santoso
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung
-
Tak Tunggu Laporan Resmi; Polisi 'Jemput Bola', Buka Hotline Cari 3 Mahasiswa yang Hilang
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar, KPK Buka Peluang Periksa Menaker Yassierli
-
Siapa Lelaki Misterius yang Fotonya Ada di Ruang Kerja Prabowo?
-
Dari Molotov Sampai Dispenser Jarahan, Jadi Barang Bukti Polisi Tangkap 16 Perusuh Demo Jakarta
-
BBM di SPBU Swasta Langka, Menteri Bahlil: Kolaborasi Saja dengan Pertamina
-
Polisi Tetapkan 16 Perusak di Demo Jakarta Jadi Tersangka, Polda Metro: Ada Anak di Bawah Umur
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Misteri Foto Detik-Detik Eksekusi Letkol Untung, Bagaimana Bisa Dimiliki AFP?
-
Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar